[INTRO]
Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyebut perjalanan politiknya menuju kursi Wakil Presiden bermula dari pinangan Prabowo Subianto pada September 2023 (sebagaimana dikutip law-justice.co 12/11/2026) patut dipertanyakan. Benarkah Gibran sama sekali tidak pernah merancang, memikirkan, apalagi mengejar jabatan Wakil Presiden? Ataukah ini merupakan upaya membangun narasi politik baru untuk menghapus jejak kontroversi yang mengiringi pencalonannya sejak awal?
Dalam video yang disampaikan pada Kamis, 12 November 2026, Gibran mengisahkan bahwa dirinya sedang menikmati pekerjaan sebagai Wali Kota Solo ketika tiba-tiba datang permintaan dari Prabowo untuk mendampinginya dalam Pilpres 2024. Ia mengaku mengalami pergulatan batin, harus meninggalkan pekerjaan pembangunan di Solo, bahkan menghadapi konsekuensi berseberangan dengan PDI Perjuangan yang selama ini membesarkan dirinya.
Narasi tersebut terdengar heroik. Seolah-olah Gibran adalah seorang anak muda yang tidak pernah mengejar kekuasaan, tetapi tiba-tiba mendapatkan panggilan pengabdian dari seorang calon presiden. Ia kemudian menerima pinangan tersebut demi kepentingan bangsa dan generasi muda.
Namun, politik bukan sekadar persoalan bagaimana seseorang menceritakan perjalanan hidupnya. Politik juga menyangkut kronologi, kepentingan, relasi kekuasaan, dan proses yang mengantarkan seseorang ke puncak jabatan.Jika kronologi pencalonan Gibran dibuka kembali, cerita bahwa semuanya baru bermula pada September 2023 jelas tidak menggambarkan keseluruhan proses politik yang berlangsung.
Salah satu fakta yang sulit diabaikan adalah pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo pada 28 Mei 2023. Jauh sebelum Gibran mengaku menerima pinangan Prabowo pada September 2023, Gatot sudah berbicara mengenai kemungkinan Gibran menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo.
Gatot bahkan menyampaikan bahwa kedekatan Prabowo dengan Gibran merupakan sesuatu yang wajar karena Prabowo adalah menteri dalam pemerintahan Presiden Jokowi, sementara Gibran adalah anak Presiden.
Gatot mengatakan:"Prabowo menterinya presiden, dekat sama anak presiden, kan wajar.". Gatot kemudian mengingatkan bahwa peluang Gibran menjadi calon wakil presiden sangat bergantung pada perubahan ketentuan usia melalui Mahkamah Konstitusi.
"Kalau mau jadi wakil presiden kan harus nunggu keputusan Mahkamah Konstitusi lagi kan karena masih muda belum sampai 40 tahun kan, nanti aturan diubah apa nggak. Jadi kan tergantung kan siapa yang bisa pendekatan."
Pernyataan Gatot tersebut penting karena memperlihatkan bahwa kemungkinan Gibran menjadi pendamping Prabowo sudah menjadi pembicaraan politik sejak Mei 2023. Artinya, jauh sebelum September 2023, publik sudah mendengar wacana yang sangat spesifik: Gibran menjadi cawapres Prabowo dengan kemungkinan perubahan aturan batas usia melalui MK.
Yang lebih aneh lagi pada saat itu muncul keinginan untuk membatasi usia maksimal calon presiden/ wakil presiden yaitu 70 tahun yang mungkin diduga sebagai cara untuk “mengancam” Prabowo kalau tidak mau berpasangan dengan Gibran, batas maksimal akan ditetapkan 70 tahun yang berarti Prabowo tidak bisa mencalonkan dirinya.
Meskipun pada akhirnya pada tanggal 23 Oktober 2023, MK menoak perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 yang meminta batas maksimal usia capres dan cawapres 70 tahun. Saat itu, sebagaimana di beritakan DetikNews, Prabowo menanggapi gugatan pembatasan usia maksimal 70 tahun dengan mengatakan:"Yang saya merasa aneh ya, kalau begini terlalu muda. Kalau begitu, terlalu tua. Kumaha?"
Terlepas dari fenomena tersebut, pertanyaannya, kalau memang Gibran tidak pernah memikirkan atau merancang posisi tersebut, mengapa kemungkinan itu sudah dibicarakan secara terbuka beberapa bulan sebelumnya?
Tentu saja, pernyataan Gatot bukan bukti bahwa Gibran secara pribadi telah merancang pencalonannya. Namun, pernyataan tersebut membantah kesan bahwa pencalonan Gibran merupakan sesuatu yang tiba-tiba muncul tanpa proses dan pembicaraan politik sebelumnya.
Kronologi berikutnya semakin menarik.Pada 23 Juni 2023, ketika menghadiri acara Harlah PMII di Solo, Prabowo menyebut Gibran sebagai pemimpin masa kini dan masa depan. Sebulan kemudian, tepatnya 24 Juli 2023, keduanya kembali terlihat bersama ketika menuju Bandara Adi Soemarmo.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan menjadi cawapres, Gibran justru menyatakan dirinya masih junior dan tidak ikut-ikutan dalam pembicaraan pencalonan. Bahkan, ia sempat menyebut Erick Thohir sebagai sosok yang layak dipertimbangkan.Pada 10 Agustus 2023, Gibran juga mengakui bahwa usianya belum memenuhi persyaratan menjadi calon wakil presiden.
Namun, pada 29 Agustus 2023, Hashim Djojohadikusumo sudah menyebut nama Gibran sebagai salah satu kandidat potensial cawapres Prabowo. Peluang itu, menurutnya, sangat bergantung pada keputusan MK mengenai batas usia.Kemudian, pada 30 September 2023, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan kepada partai mengenai adanya pinangan untuk menjadi cawapres Prabowo.Hasto bahkan menjelaskan bahwa Gibran masih menunggu arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Jadi, pinangan yang diceritakan Gibran memang memiliki jejak dalam kronologi politik. Akan tetapi, proses menuju pencalonan tersebut sudah berlangsung jauh sebelum September 2023.Yang lebih penting, sejak Mei hingga Agustus 2023, wacana Gibran menjadi cawapres sudah berkembang bersamaan dengan pembicaraan mengenai perubahan aturan batas usia.Ini bukan sekadar cerita seseorang menerima tawaran jabatan. Ada proses politik yang melibatkan partai, elite kekuasaan, dan perubahan aturan konstitusional.
Sementara itu Said Didu, mempertanyakan apakah Prabowo memilih Gibran saat itu tidak dalam keadaan terpaksa ?. Dalam wawancara dengan Akbar Faizal yang diberitakan pada Februari 2026, Said Didu mempertanyakan apakah Prabowo benar-benar memilih Gibran karena menganggapnya sebagai kandidat terbaik atau justru berada dalam situasi yang membuatnya terpaksa menerima pilihan tersebut.
Said Didu mengungkap adanya cerita mengenai beberapa nama calon wakil presiden yang sebelumnya diinginkan Prabowo, tetapi kemudian menghadapi persoalan hukum atau politik.Ia menggunakan istilah bahwa beberapa calon tersebut mengalami kriminalisasi.Said Didu juga menghubungkan situasi itu dengan kontroversi pernyataan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, mengenai perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Bahkan, Said Didu mempertanyakan makna ucapan Gibran ketika deklarasi pasangan Prabowo-Gibran:"Pak Prabowo tenang, saya sudah di sini."Menurut Said Didu, kalimat tersebut menyimpan makna politik yang perlu dibaca lebih jauh. Ia mempertanyakan apakah Prabowo benar-benar berada dalam posisi memilih secara bebas atau justru menghadapi situasi politik yang membuat pilihan Gibran menjadi sesuatu yang sulit dihindari.
Fenomena yang disampaikan oleh Said Didu tersebut bisa menjadi tanda (meskipun bukan bukti hukum) bahwa Prabowo dipaksa memilih Gibran. Namun, pertanyaan tersebut relevan untuk menguji narasi bahwa pencalonan Gibran semata-mata merupakan hasil pinangan biasa antara dua tokoh politik.
Jika Prabowo memang memilih secara bebas, apa pertimbangan politik yang membuat Gibran menjadi pilihan terakhir? Apakah benar tidak ada dinamika dan tekanan politik di balik proses tersebut?. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang tidak bisa dijawab hanya dengan cerita bahwa semuanya bermula dari sebuah pinangan pada September 2023.
Kalau ditelusuri ke belakang, bagian paling penting dari perjalanan politik Gibran adalah perubahan ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Sebelum putusan tersebut, Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur persyaratan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Gibran yang ketika itu berusia 36 tahun tidak memenuhi persyaratan tersebut.Namun, pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
MK mengubah ketentuan tersebut sehingga seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.Perubahan itu membuka jalan bagi Gibran yang saat itu menjabat Wali Kota Solo.Masalahnya, Ketua MK ketika itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran sendiri.
Kontroversi tersebut kemudian berujung pada pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.Pada 7 November 2023, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusan yang menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.Anwar dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK.
Dalam pertimbangannya, MKMK juga mengungkap bahwa Anwar tidak mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan perkara yang memiliki potensi benturan kepentingan. Bahkan, terdapat temuan mengenai terbukanya ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90.
Ini bukan tuduhan politik dari lawan Gibran. Ini merupakan fakta yang tercatat dalam putusan lembaga resmi yang memiliki kewenangan mengadili pelanggaran etik hakim konstitusi.Memang, MKMK tidak membatalkan Putusan Nomor 90 dan tidak memiliki kewenangan membatalkan putusan tersebut. Karena itu, harus dibedakan antara keabsahan putusan yang tetap berlaku dengan pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh hakim yang memeriksanya.
Namun, secara politik dan etika pemerintahan, fakta tersebut meninggalkan persoalan serius.Romo Franz Magnis-Suseno, dalam keterangannya sebagai ahli di persidangan sengketa Pilpres 2024, juga mengkritik keras persoalan etika dalam pencalonan Gibran. Ia menekankan bahwa presiden tidak cukup hanya berpegang pada formalitas hukum, tetapi juga harus memastikan kekuasaan tidak digunakan untuk menguntungkan keluarga, kerabat, atau kelompoknya sendiri.
Dengan demikian, persoalan pencalonan Gibran bukan sekadar soal siapa yang meminang siapa. Ada persoalan etika kekuasaan, konflik kepentingan, dan integritas lembaga konstitusi yang hingga kini menjadi bagian dari perdebatan publik.Bahkan ada pengamat yang menilai pencalonan Gibran bisa jadi merupakan skenario lain untuk terus melanggengkan geng Solo setelah niat Jokowi untuk bisa berkuasa pada periode ketiganya gagal diwujudkannya.
Sekarang, ketika Gibran mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden dan menceritakan kembali perjalanan politiknya, publik berhak menguji konsistensi ceritanya dengan fakta sejarah.
Gibran boleh mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengejar jabatan Wakil Presiden. Ia juga berhak menyebut pencalonannya sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa.Namun, pengabdian tidak menghapus kewajiban untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan diperoleh dan melalui proses seperti apa jabatan itu diraih.
Ada perbedaan mendasar antara seseorang yang menerima tawaran politik secara normal dengan seseorang yang pencalonannya berlangsung di tengah kontroversi perubahan aturan konstitusional, konflik kepentingan, dan pelanggaran etik berat di lembaga peradilan.Karena itu, jangan sampai kisah heroik tentang seorang anak muda yang menerima panggilan pengabdian justru menjadi cara untuk mengaburkan persoalan yang jauh lebih besar.
Gatot Nurmantyo sudah berbicara mengenai kemungkinan Gibran menjadi cawapres sejak Mei 2023. Said Didu kemudian mempertanyakan apakah Prabowo benar-benar memilih Gibran secara bebas atau berada dalam situasi politik yang membuatnya terpaksa menerima pilihan tersebut. Sementara itu, putusan MKMK telah mencatat adanya pelanggaran etik berat oleh Anwar Usman dalam perkara yang membuka jalan pencalonan Gibran.
Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa perjalanan menuju kursi Wakil Presiden tidak sesederhana cerita tentang pinangan yang datang pada September 2023.Pada akhirnya, sekali lagi, persoalan yang harus dijawab bukan sekadar siapa yang pertama kali meminang Gibran.Persoalan sebenarnya adalah: siapa yang membangun jalan politik itu, siapa yang diuntungkan oleh perubahan aturan, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kontroversi yang mengiringinya?
Sejarah tidak boleh ditulis hanya berdasarkan versi orang yang sedang menceritakannya. Sebab, dalam politik, sebuah narasi bisa dibangun untuk kepentingan hari ini, tetapi fakta dan kronologi akan selalu menjadi penguji kebenarannya.Gibran boleh menyebut dirinya tidak mengejar kekuasaan. Namun, publik tidak wajib menerima cerita itu tanpa menguji seluruh proses yang mengan