Jakarta, - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 telah membuka ruang bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan pendamping barunya. Namun, persoalan yang dihadapi Prabowo sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekadar mengisi kekosongan jabatan. Ia harus mempertimbangkan siapa yang dapat membantunya menjalankan pemerintahan, menjaga keseimbangan kekuatan politik, sekaligus menjamin kesinambungan kekuasaan apabila suatu hari dirinya tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Dalam konteks itulah empat nama menarik untuk diperbincangkan: Sufmi Dasco Ahmad, Sjafrie Sjamsoeddin, Sugiono, dan Teddy Indra Wijaya.
Keempat tokoh tersebut berada dalam lingkungan kekuasaan Prabowo, tetapi memiliki latar belakang, pengalaman, dan sumber pengaruh yang berbeda. Dasco tumbuh melalui organisasi partai dan parlemen. Sjafrie mempunyai hubungan panjang dengan Prabowo sejak kehidupan militer. Sugiono merupakan kader Gerindra yang memperoleh berbagai kepercayaan strategis, sedangkan Teddy membangun kariernya melalui lingkungan kerja kepresidenan. Perbedaan tersebut penting karena jabatan Wakil Presiden bukan sekadar kedudukan administratif yang dapat diberikan kepada seseorang berdasarkan loyalitas pribadi. Wakil Presiden adalah pemegang kekuasaan konstitusional yang sewaktu-waktu dapat menggantikan Presiden.
Prabowo dan Persoalan Suksesi Kekuasaan
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diajukan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Pasal 46 UU MD3 selanjutnya mengatur mekanisme pengajuan calon, termasuk kewajiban menyampaikan dua nama paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR. Dengan demikian, Prabowo tidak memiliki waktu tanpa batas untuk mengambil keputusan. Jadwal sidang yang ditetapkan MPR akan menjadi faktor penting dalam menentukan kapan dua nama harus diserahkan.
Meskipun prosesnya diatur secara konstitusional, pertimbangan yang mendahului pencalonan tentu tidak dapat dipisahkan dari realitas politik. Prabowo harus memperhitungkan hubungan antarpartai, dukungan parlemen, stabilitas kabinet, dan konfigurasi kekuasaan menjelang Pemilu 2029. Akan tetapi, terdapat satu pertimbangan yang mungkin lebih mendasar, yakni siapa yang dapat dipercaya untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan politiknya dalam jangka panjang. Bahkan apabila Prabowo kembali mencalonkan diri pada 2029, persoalan mengenai penerus tetap relevan karena seorang Presiden tidak mungkin mempertahankan kekuasaan selamanya.
Pengalaman Soeharto dapat menjadi pelajaran penting. Selama puluhan tahun, Soeharto membangun sistem kekuasaan yang sangat bergantung kepada dirinya. Namun, ketika ia mengundurkan diri pada Mei 1998, B.J. Habibie yang menggantikannya justru menjalankan berbagai kebijakan yang mengubah tatanan politik Orde Baru. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa kesetiaan seorang Wakil Presiden kepada Presiden tidak otomatis berarti kesinambungan kebijakan atau kepentingan politik setelah kekuasaan berpindah tangan. Seorang Presiden dapat memilih pendampingnya, tetapi tidak dapat menjamin bahwa penggantinya kelak akan mengambil setiap keputusan sesuai kehendaknya.
Prabowo mengenal sejarah kekuasaan Soeharto dari jarak yang sangat dekat. Karena itu, pemilihan Wakil Presiden baru dapat dibaca bukan hanya sebagai persoalan mencari orang kepercayaan, melainkan juga sebagai kesempatan mempertimbangkan sosok yang mampu menjalankan kekuasaan secara mandiri. Dua kepentingan tersebut tidak selalu sejalan. Figur yang sangat bergantung kepada Presiden mungkin memberikan kenyamanan dalam hubungan kerja sehari-hari, tetapi ketergantungan yang sama dapat menjadi persoalan ketika figur tersebut harus berdiri sendiri.
Dasco: Kekuatan Politik dari Partai dan Parlemen
Sufmi Dasco Ahmad memiliki posisi yang menarik karena perjalanan politiknya tidak hanya ditentukan oleh hubungan personal dengan Prabowo. Sebagai Ketua Harian Gerindra dan Wakil Ketua DPR, Dasco mempunyai pengalaman mengelola organisasi partai, komunikasi antarfraksi, serta hubungan dengan berbagai pusat kekuasaan. Jabatan tersebut menempatkannya pada persimpangan antara kepentingan partai, pemerintahan, dan parlemen. Dalam sistem politik Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh hubungan antarelite, pengalaman semacam itu merupakan modal yang relevan untuk dianalisis.
Peran Dasco dalam proses pendekatan politik antara Prabowo dan Jokowi juga tidak dapat diabaikan. Setelah persaingan keras dalam dua pemilihan presiden, hubungan kedua tokoh mengalami perubahan yang kemudian memungkinkan terbentuknya konfigurasi kekuasaan baru. Dasco termasuk figur yang berperan dalam komunikasi dan pengelolaan hubungan politik tersebut. Dari perspektif ini, pengaruhnya tidak semata-mata berasal dari jabatan formal, tetapi juga dari keterlibatannya dalam proses membangun kesepakatan politik.
Namun, sumber kekuatan Dasco sekaligus menghadirkan persoalan tersendiri. Pengaruh seorang operator politik sangat terkait dengan jaringan yang dipeliharanya, kepercayaan para elite, dan kedudukannya dalam struktur partai. Apabila ia berpindah ke jabatan Wakil Presiden, hubungan antara peran konstitusional dan pengelolaan kekuatan Gerindra harus ditata kembali. Pengalaman sebagai penghubung kepentingan politik juga berbeda dengan tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan eksekutif nasional. Dengan demikian, pembahasan mengenai Dasco perlu mencakup bukan hanya luasnya jaringan politik, tetapi juga bagaimana jaringan tersebut akan bekerja ketika kedudukannya berubah.
Sjafrie: Kepercayaan yang Dibangun Sejak Masa Militer
Sjafrie Sjamsoeddin mewakili jalur kekuasaan yang berbeda. Hubungannya dengan Prabowo telah terbentuk jauh sebelum keduanya berada dalam pemerintahan sekarang. Pengalaman panjang di lingkungan militer dan pertahanan menjadikan Sjafrie bagian dari generasi yang memahami pembentukan hubungan personal, disiplin organisasi, serta dinamika kekuasaan negara melalui pengalaman institusional. Sebagai Menteri Pertahanan, ia juga menduduki posisi yang berkaitan langsung dengan salah satu bidang strategis pemerintahan Prabowo.
Hubungan personal yang panjang dapat memberikan dasar kepercayaan yang berbeda dari loyalitas yang terbentuk karena jabatan. Akan tetapi, kedekatan sejak masa muda tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana seseorang akan bertindak ketika memperoleh kekuasaan konstitusional yang mandiri. Dalam sejarah politik, hubungan persahabatan dapat bertahan menghadapi perubahan jabatan, tetapi juga dapat menghadapi ujian ketika tanggung jawab dan kepentingan politik mulai berbeda. Karena itu, Sjafrie perlu dinilai melalui dua dimensi sekaligus: kedekatan historisnya dengan Prabowo dan kemampuannya membangun hubungan politik di luar lingkungan pertahanan.
Persoalan lain adalah karakter kekuatan yang dimilikinya. Pengalaman mengelola institusi pertahanan tidak sama dengan pengalaman mengelola koalisi partai, hubungan parlemen, dan persaingan elektoral. Jabatan Wakil Presiden memang tidak mengharuskan seseorang menjadi pengurus partai, tetapi dalam praktik politik Indonesia dukungan partai dan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai kelompok kepentingan tetap menjadi faktor penting. Sjafrie menghadirkan pertanyaan mengenai bagaimana pengalaman institusional dan kepercayaan personal dapat diterjemahkan menjadi kepemimpinan politik nasional.
Sugiono: Antara Kaderisasi dan Kemandirian Politik
Sugiono mempunyai perjalanan yang berbeda dari Dasco maupun Sjafrie. Ia merupakan kader lama Gerindra yang pernah menjadi anggota dan pimpinan Komisi I DPR, kemudian dipercaya sebagai Menteri Luar Negeri, dan sejak Oktober 2026 menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kedudukannya sebagai Sekretaris Jenderal Gerindra juga memberikan peran formal dalam pengelolaan organisasi partai. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa Sugiono bukan figur yang sama sekali tanpa pengalaman politik ataupun pemerintahan.
Akan tetapi, dalam konteks pemilihan Wakil Presiden, pengalaman menduduki berbagai jabatan perlu dibedakan dari kemampuan membangun otoritas politik secara mandiri. Karier Sugiono berlangsung dalam lingkungan Gerindra yang kepemimpinannya sangat kuat terpusat pada Prabowo. Kedekatan tersebut merupakan modal kepercayaan, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa jauh pengaruhnya dapat dipertahankan apabila Prabowo tidak lagi menjadi pusat pengambilan keputusan.
Hubungan Sugiono dengan sejumlah figur dalam lingkungan pemerintahan, termasuk Prasetyo Hadi, juga menarik diperhatikan sebagai bagian dari pembentukan jaringan kader di sekitar Presiden. Akan tetapi, keberadaan jaringan yang dekat dengan kekuasaan belum tentu sama dengan dukungan politik yang memiliki daya tahan setelah patron utamanya meninggalkan jabatan. Persoalannya bukan apakah Sugiono memiliki pengalaman, melainkan bagaimana pengalaman dan jaringan tersebut dapat berkembang menjadi kewibawaan yang diakui secara lebih luas.
Dalam konteks ini, pencalonan Sugiono dapat dibaca sebagai bagian dari proses kaderisasi kepemimpinan Gerindra. Namun, kaderisasi melalui penempatan pada jabatan tinggi mengandung konsekuensi berbeda dibandingkan pembentukan kepemimpinan melalui persaingan politik yang panjang. Kedudukan Wakil Presiden akan memberikan pengalaman dan otoritas baru, tetapi jabatan itu sendiri tidak otomatis menghasilkan kemampuan mengelola seluruh hubungan kekuasaan yang kelak diperlukan seorang penerus.
Teddy: Dari Lingkaran Presiden ke Panggung Politik
Teddy Indra Wijaya menghadirkan fenomena yang berbeda. Pengalamannya sebagai asisten ajudan Presiden Jokowi, kemudian ajudan Prabowo, hingga menjadi Sekretaris Kabinet memperlihatkan perjalanan karier yang sangat dekat dengan pusat pemerintahan. Posisi tersebut memberikan akses terhadap proses kerja Presiden, koordinasi antarlembaga, serta berbagai persoalan pemerintahan yang tidak selalu terlihat oleh publik. Pengalaman demikian dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana keputusan eksekutif disiapkan dan dilaksanakan.
Namun, kedekatan dengan Presiden tidak sama dengan pengalaman memimpin organisasi politik. Seorang ajudan atau pejabat sekretariat kepresidenan menjalankan fungsi yang berbeda dari pemimpin partai, anggota parlemen, atau pejabat yang harus membangun dukungan politik secara terbuka. Kemampuan mengelola pekerjaan di sekitar Presiden merupakan pengalaman yang relevan, tetapi belum menjawab bagaimana seseorang membangun otoritas ketika tidak lagi bertindak atas nama Presiden.
Terdapat pula persoalan hukum yang harus diperhatikan. Teddy lahir pada 1989 sehingga pada November 2026 berusia 37 tahun. Ketentuan usia calon Wakil Presiden dan kemungkinan pengecualian berdasarkan pengalaman jabatan hasil pemilihan umum harus diperiksa secara ketat. Pengalaman Teddy sebagai Sekretaris Kabinet bukan dengan sendirinya memenuhi pengecualian tersebut. Oleh karena itu, pembahasan mengenai namanya tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan awal mengenai kelayakan konstitusional sebelum masuk ke persoalan dukungan politik.
Di luar persoalan hukum, Teddy memperlihatkan perbedaan antara kemampuan bekerja di lingkungan kekuasaan dan kemampuan membangun kekuasaan sendiri. Keduanya dapat saling melengkapi, tetapi tidak dapat dianggap identik. Perpindahan dari jabatan yang terutama bertumpu pada kepercayaan Presiden menuju jabatan Wakil Presiden akan menuntut perubahan mendasar dalam sumber legitimasi dan tanggung jawab politiknya.
Laron dan Kunang-Kunang: Dari Mana Kekuasaan Berasal?
Perbedaan keempat tokoh tersebut dapat dijelaskan melalui metafora laron dan kunang-kunang. Laron bergerak menuju sumber cahaya, sedangkan kunang-kunang menghasilkan cahayanya sendiri. Dalam kehidupan politik, metafora ini menggambarkan perbedaan antara pengaruh yang terutama diperoleh melalui kedekatan dengan pusat kekuasaan dan pengaruh yang dibangun melalui jaringan, pengalaman, serta pengakuan politik yang relatif mandiri.
Dasco dan Sjafrie dapat dibahas melalui pengalaman serta hubungan kekuasaan yang mereka bangun dalam bidang berbeda. Dasco mempunyai jalur kepartaian dan parlemen, sedangkan Sjafrie memiliki pengalaman institusional serta hubungan historis dengan Prabowo. Sugiono dan Teddy memperlihatkan bentuk hubungan lain, yakni perkembangan karier yang sangat erat dengan kepercayaan dan penugasan dari pusat kepemimpinan. Pengelompokan tersebut bukan penilaian mutlak atas pribadi mereka, melainkan cara memahami bagaimana sumber pengaruh politik terbentuk.
Metafora ini juga memperlihatkan sebuah persoalan yang kerap diabaikan dalam pembahasan suksesi. Presiden dapat memberikan jabatan, akses, dan kesempatan kepada orang kepercayaannya, tetapi tidak dapat begitu saja memberikan seluruh pengalaman, jaringan, dan pengakuan politik yang dimilikinya. Semua itu terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan keberhasilan, kegagalan, konflik, serta kemampuan mempertahankan hubungan dengan berbagai kelompok kepentingan.
Pengalaman Gibran memperlihatkan mengapa persoalan tersebut penting. Dukungan politik yang kuat dapat mengantarkan seseorang ke jabatan Wakil Presiden, tetapi jabatan tinggi tidak mengakhiri perdebatan mengenai legitimasi, persyaratan hukum, dan kemandirian politik. Pengunduran dirinya mengingatkan bahwa proses pembentukan seorang pemimpin tidak selalu dapat dipercepat hanya melalui keputusan elite. Persoalan inilah yang patut menjadi salah satu pertimbangan dalam membaca pencalonan Wakil Presiden berikutnya.
Prabowo Memilih Pendamping atau Pewaris?
Keempat nama tersebut pada akhirnya memperlihatkan empat konfigurasi hubungan dengan kekuasaan. Dasco membawa pengalaman kepartaian dan parlemen. Sjafrie membawa pengalaman pertahanan dan hubungan historis dengan Prabowo. Sugiono memperlihatkan jalur kaderisasi melalui partai serta penugasan pemerintahan. Teddy mewakili pengalaman kerja yang dibangun melalui kedekatan langsung dengan pusat kepresidenan. Setiap konfigurasi memiliki konsekuensi berbeda terhadap cara seorang Wakil Presiden menjalankan tugas, membangun hubungan dengan elite, dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan politik.
Pilihan Prabowo juga akan memberikan petunjuk mengenai bagaimana ia membayangkan masa depan kekuasaannya. Apabila pertimbangannya terutama berorientasi pada kebutuhan pemerintahan hingga 2029, hubungan kerja, kepercayaan, dan pembagian tugas dapat menjadi pusat perhatian. Namun, apabila keputusan tersebut sekaligus dipandang sebagai bagian dari persiapan kepemimpinan setelah Prabowo, pengalaman membangun jaringan mandiri dan kemampuan mempertahankan pengaruh di luar perlindungan Presiden akan memperoleh arti yang berbeda.
Pada titik ini terdapat paradoks yang tidak mudah dihindari. Seorang penerus yang sepenuhnya bergantung kepada pendahulunya menghadapi persoalan ketika pendahulunya kehilangan kekuasaan. Sebaliknya, penerus yang mempunyai kekuatan sendiri juga mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan yang tidak selalu sesuai dengan keinginan orang yang dahulu mengangkatnya. Pengalaman pergantian kekuasaan dari Soeharto kepada Habibie memperlihatkan bahwa kesinambungan jabatan tidak menjamin kesinambungan kepentingan politik.
Karena itu, pertanyaan mengenai Dasco, Sjafrie, Sugiono, atau Teddy tidak cukup dijawab melalui kedekatan pribadi dengan Prabowo. Yang lebih penting adalah memahami jenis kekuasaan yang mereka miliki, bagaimana kekuasaan tersebut terbentuk, dan apa yang mungkin terjadi apabila pusat kekuasaan berpindah. Prabowo kini menghadapi kesempatan untuk memilih Wakil Presiden baru, tetapi keputusan tersebut sekaligus akan memperlihatkan bagaimana ia memahami hubungan antara loyalitas, kemandirian, dan suksesi.
Pada akhirnya, Prabowo dapat menentukan siapa yang mendampinginya sebagai Wakil Presiden. Namun, ia tidak dapat menentukan hanya melalui sebuah pencalonan siapa yang kelak mampu mempertahankan warisan kekuasaannya. Sebab, jabatan dapat diberikan oleh Presiden, tetapi kekuatan politik yang sanggup bertahan setelah Presiden pergi harus dibangun sendiri.