Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11), Suyudi menjelaskan saat ini tersangka SU berstatus tahanan rumah. Hal itu, kata dia, ditetapkan penyidik usai melakukan pemeriksaan terhadap Slamet pada Rabu (11/11) kemarin.
Kapolri mengatakan dari hasil penilaian Pusdokkes, Slamet masih belum bisa ditempatkan di Rutan Mako Brimob seperti tiga tersangka lain yang telah ditetapkan lebih dulu. Dari analisis Pusokker, karena alasan kesehatan, Slamet ditetapkan sebagai tahanan rumah.
"Tanggal 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri," jelasnya.
Suyudi menjelaskan kasus penyadapan itu diduga terjadi mulai tahun 2025 hingga 2026 ketika tersangka Irjen Ahrie Sonta yang saat itu menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Monitoring memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik.
Ia mengatakan berbekal perintah lisan itu sejumlah nomor telepon dilakukan penyadapan tanpa ada keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum.
Kemudian pada Oktober 2026, Ahrie Sonta memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan.
"Serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan Penlinks X atau PLX," tutur Suyudi di hadapan para wakil rakyat tersebut.
Suyudi mengatakan hal tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan oleh personel bagian monitoring sehingga melaporkannya ke SPKT Bareskrim Polri.
Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso. Setelah tiga jenderal aktif Polri tersebut, Bareskrim kemudian menetapkan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi yang sebelumnya sebagai saksi untuk jadi tersangka keempat.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Sementara itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.
Selain itu pejabat negara terkait lainnya dari mulai Kepala BIN, Menko Kumham Imipas, dan Kepala Bakom Pemerintah RI juga menyebutnya sudah indikasi makar.
Kemudian dalam rapat kerja hari ini, para anggota Komisi III DPR--termasuk dalam kesimpulan--mendesak Polri mengusut dugaan makar yang dilakukan Listyo dkk.
Dalam rapat itu, Suyudi mengakui Polri sudah membuka penyelidikan dugaan makar yang dilakukan para tersangka terkait tindak pidana penyadapan dan akses ilegal tersebut.