Jakarta, - Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri), Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan peran empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempat tersangka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari pemberi perintah hingga pihak yang menerima dan menghapus hasil penyadapan.
Suyudi menjelaskan pembagian peran tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11).
Empat tersangka yang telah ditetapkan yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).
Pertama, Listyo Sigit Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Kapolri diduga berperan sebagai pemberi perintah penyadapan kepada Ahrie Sonta yang kala itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon).
Suyudi mengatakan Listyo diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp.
"Diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS," kata Suyudi.
Selain memberikan perintah, Listyo juga diduga menjadi pihak yang menerima hasil akhir penyadapan atau end-user. Suyudi menyebut peran Listyo tersebut berkaitan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Kedua, tersangka Slamet Uliandi. Saat itu, Slamet menjabat sebagai Kadiv TIK Polri periode 2021-2026 dan diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Slamet diduga memberikan persetujuan atas pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo.
"Memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon (AS) berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," ujar Suyudi.
Ketiga, tersangka Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi. Perintah tersebut disebut berasal dari Listyo Sigit.
Eko juga diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan melalui pesan WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
"Kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," ucap Suyudi.
Terakhir, Ahrie Sonta diduga menerima perintah penyadapan dari Listyo, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa adanya permohonan dari penyidik. Tak hanya itu, Ahrie juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan.
"AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta bubaran grup WhatsApp," kata Suyudi.
Suyudi memaparkan dugaan peran keempat tersangka tersebut di hadapan pimpinan Komisi III DPR RI. Rapat kerja itu dipimpin Ketua Komisi III Habiburokhman bersama tiga wakil ketua, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni.