Jakarta, - Pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara terkait penangkapan seorang warga negara Indonesia (WNI) oleh otoritas Ukraina yang terlibat sebagai tentara bayaran Rusia.
Penangkapan tersebut menjadi sorotan setelah Ukraina dilaporkan menahan WNI pertama sebagai tawanan perang di tengah meningkatnya perekrutan tentara bayaran oleh Rusia.
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kyiv telah menerima informasi mengenai penangkapan seorang WNI berinisial AS.
"KBRI di Kyiv sedang mengupayakan akses kekonsuleran kepada yang bersangkutan guna melakukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut," lanjut Yvonne dalam konferensi pers di Kemlu RI, Rabu (11/11).
Yvonne menegaskan pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut. Kemlu juga terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan perlindungan terhadap WNI sesuai hukum yang berlaku.
Dia turut mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang menjanjikan imbalan tidak wajar.
Yvonne meminta masyarakat memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan dan tidak menandatangani kontrak yang tidak dipahami.
Terkait dugaan perekrutan WNI untuk bergabung dengan militer Rusia, Yvonne mengatakan pemerintah Indonesia telah menyampaikan pesan resmi melalui jalur diplomatik kepada Moskow.
Indonesia meminta pemerintah Rusia mengambil langkah yang diperlukan untuk menghentikan perekrutan WNI ke dalam dinas militer maupun formasi militer lainnya.
"Sampai saat ini kita terus melakukan koordinasi dan kerja sama yang erat dengan pihak Rusia untuk mencegah dan menghindari kasus ini terulang lagi di kemudian hari," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan pemerintah juga akan mengupayakan pemulangan WNI yang ingin keluar dari keterlibatan dalam militer asing.
Menurut Heni, KBRI akan bekerja sama dengan otoritas setempat dan instansi terkait di Indonesia untuk memeriksa status kontrak yang telah ditandatangani para WNI.
Pemerintah akan memastikan proses pemulangan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat mereka berada.
"Namun demikian, tentunya perwakilan kita, baik KBRI di Kyiv maupun di Moskow, akan mengedepankan perlindungan terhadap para WNI kita," kata Heni.