Jakarta, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Ketua GRIB Jaya Rosario de Marshal alias Hercules terkait kasus dugaan suap pejabat ATR/BPN dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon di Bogor, Jawa Barat.
Dalam pemeriksaan itu, Hercules mengungkapkan dirinya dicecar pertanyaan terkait asal usul uang Rp800 juta yang diterimanya dari kuasa hukum pihak Summarecon. Diketahui, uang itu juga telah diserahkan oleh Hercules ke KPK beberapa waktu lalu.
"Tadi kita ada sampaikan dengan KPK terkait uang Rp800 juta, terkait uang pula yang KPK minta untuk kita menjelaskan bahwa itu asal usulnya dari mana, dan uang itu untuk apa? Itu yang perlu dipahami oleh negara. Dan uang itu dari siapa?," beber Hercules usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/11).
Hercules mengungkapkan uang ratusan juta itu diberikan oleh pihak Summarecon kepada dirinya untuk tambahan ongkos ke luar negeri.
Selain itu, kata dia, uang itu juga diberikan pihak Summarecon dalam rangka meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah.
"Dan untuk uang itu dan untuk juga meminta bantuan untuk saya untuk membantu mereka, dan untuk memediasikan persoalan sengketa tanah Summarecon luasnya kurang lebih 65 hektar, yakni di Bogor, kabupaten," ujarnya
Menurut Hercules, pihak Summarecon meminta dirinya untuk mempertemukan tim kuasa hukum GRIB Jaya dengan tim kuasa hukum ahli waris guna mencari penyelesaian sengketa.
"Mereka minta untuk saya bantu untuk memediasikan kepada tim hukum GRIB maupun tim hukum ahli waris untuk supaya ketemu jalan keluar yang terbaik," jelas dia.
"Dan jalan keluar itu ya untuk perdamaian, dan inti perdamaian itu mungkin mereka mau menyelesaikan. Jadi, inti pada uang yang Rp 800 juta yang saya balikkan itu tujuannya itu," sambungnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka ialah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.
Empat tersangka lainnya yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.