Usulan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi dan dihadiri dua pimpinan DPR dari NasDem dan PKB, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
"Terima kasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan usai resmi menerima usulan tersebut.
Dari jumlah pengusul, rinciannya yakni PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang dan Demokrat 18 orang.
Jumlah itu telah memenuhi syarat minimal usul penggunaan hak menyatakan pendapat sebanyak 25 anggota DPR. Artinya, DPR secara resmi akan memulai proses pemakzulan Gibran.
Dalam paparannya, masing-masing fraksi pada umumnya menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden usai dua putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen ijazahnya. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober.
Meski pokok gugatan itu ditolak, MK mengaku tak menemukan bukti dokumen kelulusan SMA Gibran. Keputusan itu diperkuat oleh kasasi MA pada 30 Oktober yang membatalkan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran.
"Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945, dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI," kata anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin dalam rapat tersebut.
PKB, kata Khozin, menilai polemik ijazah Gibran harus segera disudahi karena selama ini telah menghabiskan energi yang tak berdampak langsung terhadap masyarakat. Ada 18 anggota DPR dari PKB yang ikut meneken usulan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran.
Perwakilan pengusul dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebut ada 11 anggota dari fraksinya yang ikut meneken usulan tersebut. Dia beralasan, pihaknya telah mengikuti putusan MK dan MA terkait legitimasi posisi Gibran.
Menurut dia, dari dua putusan itu, dasar hukum untuk memakzulkan Gibran telah final. Dasar hukum itu diperkuat oleh desakan masyarakat agar DPR segera mengambil sikap.
"Oleh karena itu, 11 anggota yang menandatangani HMP ini, menyampaikan permohonan agar diproses pada tahap pemberhentian," kata Doli.
Anggora DPR dari Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto yang mewakili 19 anggota menyebut polemik ijazah Gibran harus segera disudahi. Meski begitu, dia menilai 69 anggota DPR dari NasDem bulat mendukung proses hak menyatakan pendapat pemakzulan Gibran.
Sugeng menuturkan, seluruh prasyarat untuk memulai proses pamakzulan terhadap Gibran telah final. Dia bilang tak ada alternatif lain yang bisa dilakukan kecuali proses politik di DPR.
"Untuk itu agar semua proses dipercepat agar tidak menyandera kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Sugeng.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Mardani yang mewakili 28 anggota dari fraksinya, menyebut Gibran telah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan konstitusi.
"Yang pada pokoknya, dalam kehidupan berbangsa harus mengedepankan kejujuran, keteladanan, rasa malu, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan serta martabat diri diri sebagai warga bangsa," ujar Mardani.
Anggota DPR dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding menjelaskan ada enam alasan presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan, mulai dari korupsi, melakukan perbuatan tercela, hingga tak lagi memenuhi syarat.
Sudding menilai Gibran kini tak lagi memenuhi syarat karena usai surat keterangan penyetaraan pendidikannya dibatalkan di MA.
"Karena proses ini telah melalui pembuktian lewat lembaga peradilan, maka saya sebagai anggota DPR dari PAN, mengusulkan hak menyatakan pendapat terkait dengan Saudara Gibran Rakabuming yang tak memenuhi syarat lagi sebagai Wapres," kata Sudding sebagai pengusul tunggal dari fraksinya.
Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman menyoroti putusan MK dan MA soal ijazah SMA Gibran. Menurut Benny yang mewakili 18 anggota fraksinya, menilai Gibran telah melakukan perbuatan tercela dan tak lagi memenuhi syarat.
Benny juga meminta agar usulan tersebut segera diproses dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
"Sehingga, dengan demikian harus diberhentikan, dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden," jelas Benny.
Sementara, anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti terus mencermati sikap fraksi-fraksi lain di DPR terkait polemik ijazah Gibran. Azis yang mewakili 11 anggota fraksinya sepakat agar polemik ijazah Wapres segera diakhiri.
Oleh karenanya, alasan fraksi-fraksi lain juga menjadi bagian dari aspirasi yang ditangkap Gerindra.
"Karena itu, kami sebagai pengusul memandang apa yang disampaikan itu menjadi bagian dari alasan kenapa kami ikut mengusulkan dan menandatangani hak menyampaikan pendapat terkait polemik yang menimpa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ujar Azis.