Hal itu disampaikan Roy Suryo saat menanggapi keterangan Syarif yang dihadirkan sebagai saksi. Menurut Roy, kesaksian Syarif justru menguntungkannya.
"Sebenarnya yang bersangkutan tidak berkaitan langsung, tapi saya menghargai kejujuran yang bersangkutan, dan itu sangat menguntungkan saya ketika yang bersangkutan menyatakan bahwa dia tidak hadir langsung di semua acara, itu harus dicatat. Karena itu saksi fakta tuh harusnya hadir langsung ya, Yang Mulia," kata Roy Suryo.
Ia juga menilai Syarif telah bersaksi jujur karena mengaku tidak pernah melihat Jokowi menggunakan kacamata.
"Kemudian yang kedua, kejujuran dia mengatakan tidak pernah melihat Jokowi berkacamata, itu penting sekali. Itu, Yang Mulia, catatan saya," beber Roy.
Dalam sidang, Kuasa Hukum Roy Suryo sempat bertanya kepada Syarif sejak kapan mendampingi Jokowi. Syarif mengaku mendampingi sebagai asisten ajudan sejak 2016. Kuasa hukum lalu bertanya apakah pernah melihat Jokowi berkacamata.
"Selama saudara jadi ajudan itu, apakah saudara pernah melihat pelapor Saudara Jokowi itu pakai kacamata minus? Jawab spontan saja," tanya Kuasa Hukum.
"Sepengetahuan saya tidak," jawab Syarif.
Kuasa hukum juga memperlihatkan sebuah foto melalui layar. Kuasa hukum bertanya apakah Syarif pernah melihat Jokowi memiliki kumis.
"Ini kan, siapa ini? Yang di foto ini?" tanya kuasa hukum.
"Pak Jokowi," jawab Syarif.
"Pernah enggak selama saudara 2016 ya, sampai 2026 sekarang ini 10 tahun kan, Pak Jokowi punya kumis seperti itu? Saya enggak nyebut tebal atau tipis, tapi seperti itu, pernah enggak?" tanya kuasa hukum.
"Sepengetahuan saya tidak pernah," jawab Syarif.
Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran terkait informasi elektronik dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi.
Jaksa mendakwa Roy melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sementara pada dakwaan subsidair, Roy didakwa melanggar Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Jaksa juga mendakwa Roy melanggar Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.