Jakarta, - Kemarin, Selasa 10 November 2026, sejumlah media asing menyoroti pemberitaan soal isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengajukan pengunduran diri sebagai wakil presiden Indonesia.
Media yang berbasis di Singapura The Straits Times merilis artikel berjudul "Wapres Indonesia Gibran ungkap ke Prabowo mengajukan pengunduran diri di tengah seruan pemakzulan (Indonesian V-P Gibran tells Prabowo he intends to resign amid calls for impeachment."
Dalam laporan tersebut, media itu mengutip pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto selama 2,5 jam di kediamannya di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Hadi juga mengatakan Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan di pengadilan.
"Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Pras.
Gibran meminta diberi kesempatan untuk membuktikan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Media asal Australia, The Australian, juga merilis pemberitaan serupa. Mereka menulis artikel berjudul "Wakil presiden `berencana mundur` saat krisis politik kian curam (vice presiden `to resign` as Indonesian political crisis deepens."
Media lain dari Singapura, Channel News Asia, ikut merilis laporan serupa. Mereka menulis laporan berjudul "Istana kepresidenan sebut Wakil presiden Gibran menyampaikan niat mundur (Indonesia VP Gibran expresses intent to step down presidential official says)."
Pada Oktober lalu, sebelumnya telah mengabulkan kasasi gugatan surat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Lewat amar putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan atau Suket penyetaraan SMA Gibran yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024 tidak sah.
Lalu pada Oktober, Mahkamah Konstitusi menyatakan tak menemukan bukti yang meyakinkan Gibran punya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri bisa disetarakan dengan pendidikan tingkat SMA atau sederajat sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.