[INTRO]
Praktisi intelijen sekaligus mantan personel Badan Intelijen Negara (BIN) Sri Radjasa Chandra menolak meminta maaf kepada Partai Golkar atas pernyataannya yang dipersoalkan partai tersebut. Meski telah menerima somasi dengan tenggat waktu 3x24 jam, Sri menegaskan tidak gentar menghadapi ancaman proses hukum.
Ia mempersilakan Golkar menempuh jalur hukum jika keberatan dengan pernyataannya. "Ya silakan saja. Yang jelas keterangan saya itu berdasar, dan saya tidak pernah mau mundur, apalagi untuk minta maaf," ujar Rajasa, Selasa (10/11/2026, sebagaimana dilansir Tribunnews.
Rajasa menjelaskan, somasi yang dilayangkan Golkar berkaitan dengan dua persoalan, yakni dugaan penyadapan komunikasi Presiden dan dinamika peralihan kepemimpinan di internal Partai Golkar dari Airlangga Hartarto kepada Bahlil Lahadalia. Terkait dugaan penyadapan, Sri membantah pernah menyebut nama Bahlil secara spesifik dalam video yang beredar. Ia mengaku hanya menyebut adanya seorang ketua umum partai politik tanpa mengidentifikasi sosok tertentu. "Pertama, saya dianggap menyebut namanya terlibat dalam persoalan sadap-menyadap. Sementara tidak ada satu pun saya sebut namanya di dalam persoalan tersebut. Hanya memang saya sebutkan ada ketua umum parpol," katanya.
Dia justru mempertanyakan alasan Bahlil merasa menjadi pihak yang dimaksud dalam pernyataannya tersebut. Ia menegaskan tidak pernah menyebut nama Ketua Umum Golkar itu dalam konteks dugaan penyadapan. Namun, Sri mengakui secara sadar menyebut nama Bahlil ketika membahas proses peralihan kepemimpinan Golkar dari Airlangga Hartarto. Ia mengklaim pernyataannya didasarkan pada informasi dari salah seorang Ketua DPD I Golkar saat itu. "Kalau dalam persoalan perebutan Partai Golkar pada saat itu, saya memang sebut nama Bahlil. Karena saya dapat informasi dari salah satu sumber, ketua DPD I saat itu. Polanya dipaksakan untuk menurunkan Airlangga dan menerima Bahlil sebagai ketua umum," ujarnya.
Rajasa menegaskan, informasi tersebut menjadi dasar keterangannya dan bukan tuduhan yang disampaikan tanpa sumber. Menanggapi ancaman pelaporan pidana apabila tidak memenuhi permintaan maaf dalam waktu 3x24 jam, Sri kembali mempersilakan Golkar mengambil langkah hukum. Ia menyatakan siap mempertanggungjawabkan pernyataannya. "Tulis saja, saya enggak pernah takut. Itulah ciri pejabat sekarang, selalu menggunakan hukum untuk menutupi hal-hal yang sebetulnya dia lakukan. Apa yang saya sampaikan itu yang saya pertanggungjawabkan," kata Sri.
Sebelumnya, Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Somasi tersebut berkaitan dengan konten video dan pernyataan yang dinilai merugikan kehormatan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.