[INTRO]
Sejumlah tokoh nasional, pimpinan organisasi kemasyarakatan, dan aktivis mendeklarasikan lima tuntutan rakyat dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta, Ahad (8/11). Aksi yang ditandai dengan simbol salam lima jari itu menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, perlawanan terhadap oligarki, serta penegakan hukum dan kedaulatan negara.
Ketua Pelaksana Aksi Rakyat Bela Indonesia, Bachtiar Nasir, mengatakan Indonesia sedang menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja, terutama setelah mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden. Menurut dia, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut keamanan kepala negara, tetapi juga menyentuh persoalan keamanan dan kedaulatan bangsa. "Bukan cuma pihak negara, tapi kami pun, para tokoh, para pimpinan lembaga, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi korban penyadapan ilegal oleh para pengkhianat-pengkhianat negara dan bangsa ini," kata Bachtiar.
Ia menuding pihak-pihak yang disebutnya sebagai pengkhianat negara telah menggunakan hak rakyat, termasuk uang pajak, untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Bachtiar menjelaskan, lima tuntutan yang dideklarasikan dalam aksi tersebut merupakan seruan konsolidasi berbagai elemen masyarakat untuk membela kepentingan nasional.
Pertama, rakyat diminta bersatu membela Indonesia tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, maupun organisasi. Kedua, rakyat bersatu melawan pihak-pihak yang dianggap mengkhianati bangsa dan negara.
Ketiga, menolak oligarki dan penguasaan aset-aset negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk pihak-pihak yang dinilai berada di belakang praktik tersebut.
Keempat, mendesak pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 secara utuh dan konsekuen, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam serta penyelamatan aset negara. Kelima, menuntut penegakan hukum secara konsisten, termasuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Hari ini Indonesia memanggil kita semua dari rongrongan para pengkhianat," ujar Bachtiar.
Aksi tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pimpinan organisasi. Di antaranya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar, Jimly Asshiddiqie. Hadir pula Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung, mantan Staf Khusus Menteri BUMN Said Didu, serta Ferry Juliantono, Presiden Lajnah Tanfidziyah Pimpinan Pusat Syarikat Islam (SI).
Sejumlah tokoh organisasi keagamaan juga terlihat dalam deklarasi tersebut, antara lain Ustaz Erick Yusuf, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Seni Budaya, dan Faisol Nasar, Ketua Umum Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah.
Bachtiar mengatakan aksi konsolidasi rakyat tersebut tidak berhenti pada deklarasi di Jakarta. Gerakan serupa dijadwalkan berlanjut pada Minggu (15/11), bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Pahlawan, dengan target melibatkan massa yang lebih besar.