Jakarta, - Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di hadapan kader PSI dalam agenda Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Kota Bandung, Sabtu, 26 September 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa dirinya telah menjadi bagian dari keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025. Mantan Walikota Solo itu juga menunjukkan KTA yang dimilikinya sebagai penegasan atas status keanggotaannya di partai tersebut.
Menanggapi hal itu, Direktur Riset IndoStrategi Research Intelligence, Ali Noer Zaman, menilai keterbukaan Jokowi mengenai status keanggotaannya di PSI memiliki konsekuensi politik yang signifikan.
"Keterbukaan Jokowi perihal partai politik yang menjadi kendaraannya menunjukkan ia tidak canggung lagi untuk berhadapan langsung dengan PDIP. Hal tersebut sekaligus menjadi babak baru perang terbuka antara Jokowi dengan PDIP," kata Ali Noer Zaman kepada wartawan, Senin, 28 September 2026.
Menurut Ali, kemungkinan rekonsiliasi antara Jokowi dan PDIP semakin sulit. Dengan menunjukkan KTA PSI secara terbuka, Jokowi dinilai dapat lebih leluasa berkampanye untuk memperjuangkan PSI lolos ke parlemen.
"Dengan menunjukkan keanggotaan, Jokowi bisa secara total berkampanye memperjuangkan PSI untuk lolos ke parlemen. Ia tidak perlu lagi bermain politik dari balik layar," ujarnya.
Ali menilai penampakan KTA PSI oleh Jokowi bukan sekadar simbol administratif keanggotaan. Momentum tersebut dinilai memperjelas afiliasi politik Jokowi sekaligus membuka fase baru dalam konfigurasi hubungan politik antara Jokowi, PSI, dan PDIP.
Perkembangan tersebut, kata Ali, perlu dicermati sebagai bagian dari dinamika politik nasional, khususnya menjelang agenda politik dan konsolidasi partai pada periode berikutnya.