Permintaan itu disampaikan Jumhur untuk melindungi habitat Badak Jawa yang populasinya di alam liar semakin berkurang.
Jumhur menilai penetapan WUP di perairan sekitar kawasan konservasi tersebut perlu ditinjau ulang secara serius.
Menurut dia, perlindungan keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam.
"Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), spesies berstatus kritis (critically endangered) dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan pada satu kawasan," tutur dia seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/11).
"Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Badak Jawa memiliki karakter perilaku dan kebutuhan habitat yang spesifik, sehingga perlindungannya harus memperhatikan keutuhan habitat serta keterhubungan ekosistem daratan, pesisir, dan perairan di sekitarnya," sambungnya.
Jumhur menyebut aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan peningkatan aktivitas manusia.
Meskipun belum terdapat kegiatan pertambangan maupun bukti pengukuran dampak langsung terhadap Badak Jawa di lokasi WUP yang dimaksud, kata dia, potensi risiko tersebut perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan, mengingat tingginya nilai konservasi kawasan dan terbatasnya populasi spesies ini.
Atas dasar itu, Jumhur telah menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi dan meninjau kembali Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 serta mengeluarkan bagian WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.
"Yang berdasarkan verifikasi keilmuan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup atau berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima terhadap fungsi kawasan konservasi," jelasnya.
Menurut Jumhur, bila diperlukan, ke depannya bisa dilakukan verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian/lembaga terkait, serta agar tindak lanjut pemanfaatan pada lokasi yang dipersoalkan ditahan sampai hasil evaluasi memperoleh kejelasan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Jumhur mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan data, kajian, dan pertimbangan teknis untuk memastikan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.
Sebab, pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia.
"Mengapa wilayah perairan TNUK perlu dikeluarkan, agar tidak perlu ada kegiatan lanjutan seperti survei dan sebagainya yang mengganggu ketenangan Badak Becula Satu itu," ucap dia.
Lebih lanjut, Jumhur turut berkomentar soal rencana pertambangan emas yang dikaitkan dengan pernyataan Hashim Djojohadikusumo.
Menurut Jumhur, adik kandung Presiden itu justru dikenal pencinta dan pelindung satwa liar bahkan dengan menggunakan dana pribadinya.
"Termasuk bila PT. ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya., dan keberlanjutan fungsi ekosistem," jelas dia.