ICW Sindir DPR Takut Atur Illicit Enrichment di UU Perampasan Aset

Jakarta, - Indonesian Corruption Watch (ICW) mempertanyakan sikap DPR yang tidak berani memasukkan aturan soal peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar (illicit enrichment) dalam Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana.

Menurut Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, pihaknya menduga pejabat publik yang mempunyai banyak harta tidak mampu membuktikan dari mana harta tersebut berasal.

"Kenapa DPR tidak berani mengatur illicit enrichment? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya," kata Azhim ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).

Lebih lanjut Azhim melanjutkan, banyak kekayaan pejabat publik yang meningkat secara tidak wajar. Ia menduga terhadap kekayaan ini sering tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

"LHKPN-nya tidak benar, terdapat perusahaan-perusahaan yang mereka miliki tapi tidak tercatat di LHKPN," beber Azhim.

Tidak hanya itu, menurut Kepala Divisi/Program Manajer Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim konsep illicit enrichment tidak dapat ditolak hanya karena termasuk norma materiil. Hal ini ia sampaikan menanggapi alasan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang menyebut konsep illicit enrichment tidak masuk ke UU PA yang bersifat formil.

"Toh, kalau alasannya adalah norma materiil, kita bisa melihat ada beberapa norma materiil juga yang dimasukkan ke dalam undang-undang ini," ucap Ibrahim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).

Ibrahim malah menduga DPR berupaya melindungi diri agar tidak terkena sasaran hukuman akibat memasukkan konsep illicit enrichment dalam UU PA.

"Ya ini artinya ada tebang pilih saja yang akan menyasar mereka mungkin dikeluarkan dan yang akan menyasar publik malah diperkuat di dalam undang-undang ini," kata Ibrahim.

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengaku jika konsep illicit enrichment menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pihaknya, kata Habib, memutuskan tidak memasukkan konsep illicit enrichment ini karena dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kami hadirkan setidaknya ada 15 apa namanya elemen ya, khusus, juga mereka menyampaikan soal illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia," kata Habib di hadapan wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).

Habib juga menjelaskan Komisi III sebelumnya juga sudah mempelajari konsep penerapan illicit enrichment di berbagai negara.

Kata Habib, terdapat tiga negara yang menurutnya gagal menerapkan illicit enrichment. Pertama, Amerika Serikat yang menganggap konsep ini bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Kedua yaitu Negara Inggris tidak menerapkan konsep ini. Terakhir, di Jerman konsep ini ditentang oleh Mahkamah Konstitusi.

Tak hanya itu, Habib menjelaskan teknis UU PA termasuk bersifat formil bukan materiil. Sehingga, tidak wajib memuat norma-norma penghukuman.

"Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman," beber Habib.

DPR resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang di Rapat Paripurna, Kamis (19/11). Seluruh fraksi di DPR sepakat menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang dengan tanpa catatan.