[INTRO]
Siapa sesungguhnya aktor utama yang menyebabkan negeri ini tidak kunjung keluar dari berbagai persoalan? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan bersama. Sebab, selama ini ketika kita melihat negara dikelola dengan buruk, ketika korupsi merajalela, ketika ketimpangan semakin lebar, ketika kebijakan pemerintah terasa tidak berpihak kepada rakyat, kita sering kali langsung menunjuk kepada pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang harus disalahkan.
Banyak orang mengeluh bahwa pengelolaan negara kita tidak beres. Pemerintah dianggap tidak amanah, karena kebijakan yang dibuat lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat luas. Rakyat kecil merasa semakin sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, harga kebutuhan hidup terus meningkat, sementara di sisi lain kita menyaksikan kekayaan menumpuk pada segelintir orang.
Lalu siapa yang sebenarnya berada di balik semua ini?. Apakah pemerintah semata-mata merupakan sumber persoalan? Ataukah ada kekuatan yang jauh lebih besar, lebih terorganisasi, dan lebih sulit dilihat secara kasatmata?
Salah satu Aktor utama perusak negeri ini adalah oligarki hitam. Oligarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligos yang berarti “sedikit” dan arkhein yang berarti “memerintah” atau “menguasai”. Secara sederhana, oligarki dapat dipahami sebagai sistem kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir orang atau kelompok yang memiliki sumber daya dan kekuatan yang sangat besar.
Mereka bukan raja. Mereka bukan pula presiden. Mereka tidak harus duduk di kursi pemerintahan. Namun, mereka dapat memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap proses politik, ekonomi, kebijakan publik, bahkan terhadap arah kehidupan sebuah negara.
Kekuatan utama mereka bukan hanya jabatan formal. Kekuatan mereka terletak pada uang, jaringan, kepemilikan aset, akses terhadap kekuasaan, dan kemampuan memengaruhi keputusan politik.
Di sinilah persoalannya menjadi serius.Sebab dalam sebuah demokrasi, secara ideal, rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyat memilih pemimpin, kemudian pemimpin bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun, apabila proses politik sejak awal sudah dipengaruhi oleh kepentingan pemilik modal yang sangat kuat, maka demokrasi dapat kehilangan substansinya.
Pemilu tetap berjalan. Kampanye tetap berlangsung. Surat suara tetap dicoblos. Presiden dan anggota legislatif tetap dipilih. Tetapi pertanyaannya adalah: seberapa bebas sebenarnya pilihan rakyat apabila di belakang para kandidat terdapat kekuatan modal yang begitu besar?
Bagaimana Oligarki Bekerja?
Oligarki hitam tidak selalu bekerja secara terang-terangan. Mereka tidak harus tampil ke depan dan mengatakan, “Saya ingin menguasai negara.”Justru kekuatan oligarki sering bekerja melalui jaringan yang panjang dan kompleks. Mereka dapat memanfaatkan sistem yang secara formal terlihat demokratis untuk membangun pengaruh politik dan ekonomi.Setidaknya ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh kekuatan oligarkis untuk mempertahankan pengaruhnya.
Pertama, membiayai kampanye politik. Ketika pemilu digelar, oligarki tidak tinggal diam. Mereka masuk ke arena politik melalui dukungan finansial, jaringan, logistik, dan berbagai bentuk sumber daya lainnya.
Mereka dapat mendukung kandidat eksekutif maupun calon legislatif. Dan sering kali, yang menjadi pertimbangan utama bukanlah semata-mata warna partai atau ideologi yang dibawa oleh kandidat.
Bagi pemilik modal, yang paling penting adalah: siapa yang bisa bekerja sama, siapa yang bisa memberikan akses, dan siapa yang nantinya dapat menjaga kepentingan mereka ketika sudah berada di dalam kekuasaan.
Karena itu, dukungan politik bisa diberikan kepada berbagai kelompok selama terdapat kepentingan yang dapat dipertemukan.
Ketika seorang kandidat berhasil memenangkan pemilu, hubungan tersebut tidak otomatis berhenti. Di sinilah muncul persoalan yang lebih besar: apakah seorang pemimpin setelah berkuasa benar-benar bebas menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan rakyat, atau justru memiliki beban politik dan ekonomi kepada para penyandang dana yang sebelumnya membantu perjuangannya?
Jika politik telah menjadi transaksi, maka kekuasaan berpotensi berubah menjadi investasi.Uang dikeluarkan ketika pemilu berlangsung, kemudian setelah kekuasaan diperoleh, muncul harapan akan adanya keuntungan, akses, proyek, konsesi, kemudahan regulasi, atau berbagai bentuk pengaruh lainnya.Dalam kondisi seperti ini, rakyat bisa kehilangan posisi sebagai pihak yang paling utama.Rakyat hanya diperlukan ketika pemilu berlangsung.Setelah pemilu selesai, kekuasaan dapat kembali diperebutkan oleh mereka yang memiliki uang, jaringan, dan akses.
Kedua, menguasai media dan membentuk narasi publik.Kekuatan kedua yang sangat penting adalah media. Dalam masyarakat modern, siapa yang mampu menguasai atau memengaruhi arus informasi memiliki kemampuan yang sangat besar untuk membentuk persepsi masyarakat.
Kita hidup dalam dunia di mana masyarakat memperoleh sebagian besar informasi politik, ekonomi, dan sosial melalui media. Apa yang diberitakan, apa yang tidak diberitakan, siapa yang terus-menerus ditampilkan, siapa yang mendapatkan ruang bicara, dan isu apa yang dibuat menjadi perhatian publik, semuanya dapat memengaruhi cara masyarakat memahami realitas.
Karena itu, media bukan sekadar bisnis. Media juga merupakan instrumen kekuasaan.Ketika sebuah kelompok memiliki pengaruh besar terhadap media, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menentukan narasi yang berkembang di masyarakat.
Sebuah kebijakan pemerintah dapat diberitakan sebagai keberhasilan besar. Tetapi kebijakan yang sama dapat dipandang sebagai kegagalan apabila diberitakan dengan sudut pandang yang berbeda.
Seorang tokoh dapat dibangun citranya sebagai penyelamat bangsa. Tokoh lain dapat dibuat seolah-olah sebagai ancaman bagi negara. Inilah sebabnya pertarungan politik tidak hanya berlangsung di gedung parlemen, istana, atau tempat pemungutan suara. Pertarungan politik juga berlangsung di ruang redaksi, layar televisi, portal berita, media sosial, dan bahkan di dalam pikiran masyarakat.
Siapa yang mampu membentuk opini publik memiliki kekuatan untuk memengaruhi arah politik.Dan siapa yang mampu memengaruhi arah politik memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan kekuasaan.
Ketiga, mempengaruhi regulasi dan kebijakan negara. Kekuatan berikutnya adalah regulasi. Negara mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat melalui undang-undang, peraturan, kebijakan ekonomi, kebijakan investasi, perpajakan, pengelolaan sumber daya alam, perizinan, dan berbagai aturan lainnya.
Karena itu, siapa yang mampu memengaruhi proses pembuatan regulasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap arah ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Di sinilah lembaga legislatif menjadi sangat strategis. Anggota DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena itu, konfigurasi politik di parlemen sangat menentukan arah kebijakan negara. Apabila proses politik dapat dipengaruhi oleh kepentingan pemilik modal, maka terdapat risiko bahwa regulasi yang lahir bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan rakyat, melainkan juga berdasarkan kepentingan kelompok yang memiliki akses dan daya tawar paling besar.
Demokrasi tetap berjalan. Pemilu tetap dilaksanakan.Undang-undang tetap dibuat. Tetapi demokrasi yang hanya berjalan secara prosedural belum tentu menghasilkan demokrasi yang substantif. Demokrasi bukan sekadar soal mencoblos lima tahun sekali. Demokrasi seharusnya memastikan bahwa suara rakyat benar-benar memiliki pengaruh terhadap arah kebijakan negara.
Jika rakyat hanya memiliki kekuasaan pada hari pemungutan suara, sementara setelah itu keputusan-keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh mereka yang memiliki uang dan akses kekuasaan, maka demokrasi berisiko berubah menjadi sekadar seremoni. Dan persoalannya menjadi semakin berat ketika masyarakat sendiri berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.
Ketika Kemiskinan Bertemu dengan Politik Uang
Oligarki akan semakin kuat ketika politik uang menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi tentu lebih mudah tergoda oleh pemberian langsung yang manfaatnya bisa dirasakan saat itu juga.
Seratus ribu rupiah mungkin terlihat kecil bagi orang kaya. Tetapi bagi keluarga miskin, uang tersebut bisa berarti beras untuk beberapa hari, biaya transportasi, uang sekolah anak, atau kebutuhan rumah tangga lainnya.Karena itu, kita tidak boleh hanya menyalahkan rakyat ketika politik uang terjadi.
Kita juga harus bertanya: mengapa sebagian rakyat sampai berada dalam kondisi ekonomi yang membuat mereka begitu mudah dipengaruhi oleh uang?. Inilah lingkaran setan yang harus diputus. Kemiskinan membuat masyarakat rentan terhadap politik uang. Politik uang memperkuat kekuatan politik tertentu. Kekuatan politik tertentu kemudian dapat menghasilkan kebijakan yang tidak cukup efektif untuk mengatasi akar kemiskinan. Kemiskinan pun terus berlangsung.
Akhirnya terbentuk sebuah sistem yang membuat orang miskin tetap miskin, sementara kelompok yang sudah kaya memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperbesar kekayaannya.
Ketimpangan yang Semakin Lebar. Jika kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi saling berkelindan tanpa kontrol yang kuat, akibatnya dapat terlihat dalam berbagai bentuk: korupsi, konflik kepentingan, monopoli, kesenjangan ekonomi, penguasaan sumber daya oleh segelintir kelompok, serta melemahnya kesempatan masyarakat luas untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Kita kemudian menghadapi sebuah pertanyaan besar: Mengapa kekayaan begitu besar dapat terkonsentrasi pada segelintir orang, sementara jutaan rakyat masih harus berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar? Ketimpangan bukan sekadar persoalan bahwa seseorang memiliki lebih banyak uang daripada orang lain.. Ketimpangan menjadi persoalan serius ketika kekayaan juga memberikan akses yang lebih besar terhadap pendidikan, kesehatan, informasi, jaringan politik, media, tanah, modal, bahkan terhadap proses pembuatan kebijakan.
Dengan kata lain, uang dapat menghasilkan kekuasaan, sementara kekuasaan dapat menghasilkan lebih banyak uang. Inilah yang membuat ketimpangan menjadi semakin sulit diputus.
Mereka yang berada di atas memiliki sumber daya untuk mempertahankan posisinya. Sementara mereka yang berada di bawah harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Akibatnya, yang kaya semakin kuat dan yang miskin semakin sulit keluar dari kemiskinannya.
Inilah yang kemudian dapat disebut sebagai kemiskinan struktural: kemiskinan yang bukan semata-mata disebabkan oleh kemalasan individu, tetapi juga oleh struktur sosial, ekonomi, dan politik yang membuat sebagian masyarakat memiliki kesempatan jauh lebih kecil untuk memperbaiki kehidupannya. Menggenaskan sekali ya…
Lalu Apa yang Harus Dilakukan?
Pertanyaannya kemudian bukan hanya siapa yang salah.Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: bagaimana kita memperbaiki sistemnya? Demokrasi harus diperkuat.Transparansi pendanaan politik harus diperbaiki. Konflik kepentingan harus diawasi secara ketat.
Lembaga negara harus memiliki independensi yang kuat. Media harus memiliki kebebasan sekaligus standar profesional yang tinggi. Masyarakat sipil harus diberi ruang untuk mengawasi pemerintah. Dan yang tidak kalah penting, kesejahteraan rakyat harus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah dipaksa memilih karena kebutuhan ekonomi jangka pendek.
Politik tidak boleh menjadi arena investasi bagi pemilik modal.Jabatan publik bukanlah hadiah untuk membayar jasa para penyandang dana.Kebijakan negara bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan.Dan kekuasaan bukan milik segelintir orang.
Kekuasaan pada hakikatnya adalah amanah rakyat. Karena itu, persoalan oligarki pada akhirnya bukan hanya persoalan siapa yang memiliki uang paling banyak. Ini adalah persoalan siapa yang sesungguhnya mengendalikan arah negara.
Apakah negara dikendalikan oleh kepentingan rakyat? Ataukah negara perlahan-lahan dikendalikan oleh segelintir orang yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik? Inilah pertanyaan yang harus terus kita ajukan.. Sebab jika kita hanya sibuk mengganti orang tanpa memperbaiki sistem, maka masalah yang sama akan terus berulang. Pemimpin bisa berganti.Partai bisa berganti. Kabinet bisa berganti. Tetapi jika struktur kekuasaan yang memungkinkan segelintir kelompok mengendalikan politik tetap sama, maka wajah kekuasaan boleh berubah, sementara pola permainannya tetap berlangsung.
Pada akhirnya, perjuangan membangun Indonesia yang adil bukan sekadar perjuangan memilih siapa yang menjadi presiden atau siapa yang duduk di parlemen.Ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa demokrasi benar-benar bekerja.Bahwa hukum berlaku untuk semua.Bahwa kekayaan tidak dapat membeli keadilan.Bahwa uang tidak dapat membeli kekuasaan tanpa batas.
Dan bahwa negara kembali kepada tujuan utamanya: melindungi seluruh rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk hidup bermartabat.
Karena negeri ini terlalu besar untuk dikendalikan oleh segelintir kepentingan. Dan Indonesia terlalu berharga untuk hanya menjadi arena pertarungan mereka yang memiliki uang dan kekuasaan.