Jakarta, - Menteri Pertahanan (Menhan RI), Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah petinggi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Satgas PKH adalah tim gabungan lintas kementerian yang dibentuk Presiden RI untuk menertibkan perkebunan sawit dan tambang ilegal, berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025.
Satgas tersebut beroperasi lintas instansi penegak hukum guna menyelamatkan aset triliunan rupiah. Selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, Menhan menggelar rapat rutin yang dihadiri seluruh anggota Satgas PKH.
Uniknya, berdasarkan pantauan di lokasi seperti melansir republika.co.id, tidak ada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo maupun petinggi Polri yang hadir dalam pertemuan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Sejumlah pejabat yang hadir malah banyak yang berasal dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Di antaranya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Taruli Horja Tampubolon, Kepala Badan Pemilihan Aset (BPA) Kejagung Kuntadi, serta Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna.
Saat ini, Menhan dan petinggi Satgas PKH menggelar pertemuan tertutup. Nantinya, juru bicara Kemenhan dan Kejagung akan memberikan keterangan pers kepada awak media terkait hasil rapat tersebut.
Sebagai informasi, rapat tersebut diadakan Sjafrie setelah Febrie Adriansyah mundur sebagai Jampidsus Kejagung dan menjadi tersangka dalam kasus yang diusut Kortastipidkor Polri. Saat ini, Rudi Margono menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) Jampidsus.