Dedi Mulyadi memastikan pemerintah provinsi Jabar tidak akan melakukan perubahan nama. Menurut dia perubahan nama menjadi Tatar Sunda hanyalah karangan belaka.
"Kami tegaskan bahwa ada yang melempar wacana membuat cerita-cerita di media sosial, akan ada perubahan nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Saya katakan seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain," kata Dedi di laman media sosial Instagramnya, Rabu (8/7).
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurusin perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat," imbuh politikus Gerindra itu.
Terpisah, Ono--yang juga mewakili daerah pemilihan di Pantura Jabar yakni Cirebon dan Indramayu--mengatakan sejauh ini belum ada usulan resmi pengubahan nama itu yang disampaikan DPRD Jabar maupun Gubernur Jabar.
"Saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini," jelas Ono dalam keterangannya, Rabu ini.
Menurut Ono andai kajian usulan pengubahan nama itu dilakukan dengan benar, maka pembahasannya harus mempertimbangkan berbagai aspek dari mulai yuridis, historis, sosiologis, budaya, hingga dampak ekonomi.
Terlebih Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki keragaman budaya, termasuk masyarakat Sunda, Betawi, Cirebon, dan Indramayu.
Dalam keterangan tersebut, Ono menerangkan wacana perubahan nama berawal dari surat yang diajukan Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat pada 6 Januari 2025 kepada Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa.
Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui audiensi pada 22 Mei 2025.
Hasilnya, Ketua DPRD menerbitkan nota dinas kepada Komisi I DPRD Jabar agar dilakukan pengkajian awal terhadap aspirasi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Selanjutnya, Komisi I bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali melakukan audiensi dengan komunitas pengusul guna mendalami materi yang disampaikan.
Hasilnya hanya menyetujui untuk dilakukannya kajian, bukan menyetujui perubahan nama Provinsi Jawa Barat.
"Hampir mayoritas fraksi di dewan hanya setuju untuk menindaklanjuti kajiannya. Jadi, bukan langsung setuju mengubah nama Provinsi Jawa Barat, tetapi setuju dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif," tegas Ono yang juga Ketua DPD PDIP Jabar itu.