Jakarta, law-justice.co - Jokowi dan Gibran tidak diakui lagi oleh partainya PDIP, apakah benar demikian?
Pernyataan tegas keluar dari mulut Komaruddin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP. Alasannya karena Jokowi dan Gibran berbeda sikap politik dengan PDIP.
Komaruddin Watubun bukan orang sembarangan, ia salah satu pengurus pusat, Ketua DPP PDIP.
Tapi tidak jelas (dan tidak tegas) bagaimana sebetulnya sikap Megawati dan/atau Puan Maharani perihal ini.
Keduanya hanya diam (atau mendiamkan saja). Padahal kita semua faham bahwa “pemilik” PDIP adalah Megawati, bukan Komaruddin Watubun yang hanya “petugas partai”.
Tapi lagi-lagi, ya lagi-lagi tapi, pernyataan Komaruddin Watubun itu disampaikan secara terbuka (dan dalam beberapa kesempatan, artinya bukan hanya sekali). Selama itu pula pernyataannya tidak pernah dibantah oleh sang “pemilik” PDIP.
Apakah artinya disetujui? Bagaimana ini?
Ya nggak bagaimana-bagaimana. Biasa saja, atau paling tidak kita anggap saja sebagai hal yang lumrah dalam politik.
Politik diam (silence is golden) sedang dimainkan oleh Megawati, Puan, Jokowi dan Gibran. Sambil mengamati perkembangan politik yang memang dinamis dan cair sekali.
Jadi memang tidak perlu reaktif, baperan. Lagi pula tidak semua mesti ditanggapi. Sebentar-sebentar konperensi pers. Lihat saja bagaimana Jokowi dan Gibran dengan santai dan senyum saja saat ditanya wartawan soal pernyataan Komaruddin Watubun.
Jokowi cukup bilang “terima kasih” sambil senyum, dan Gibran jawab santai “enggak papa, dipecat ya enggak papa”. Sementara Megawati dan Puan masih bungkam soal ini. Hanya membiarkan, silahkan menafsirkan sendiri-sendiri.
Airlangga Hartarto yang angkat bicara, bilang bahwa Jokowi dan Gibran sudah jadi bagian dari keluarga besar Golkar. Begitu juga PAN yang pernah berseloroh tentang KTA Jokowi di PAN.
Malah PSI yang mendeklarasikan “PSI Partainya Jokowi”. Bahkan Kaesang Pangarep putra Jokowi adalah Ketua Umum PSI. Bahkan Gibran pernah berkunjung ke kantor DPP PSI pada siang hari saat pengambilan nomor urut paslon di KPU waktu itu.
Rupanya di luar PDIP, nama Jokowi (dan juga Gibran) menjadi “rebutan”. Semua meng-klaim Jokowi dan Gibran menjadi bagian dari partainya. Orang marketing bilang ini soal ‘brand-equity’. Nama Jokowi (dan Gibran) itu ada harganya.
Memang nama Jokowi tak bisa dilepaskan sebagai faktor penting kemenangan kubu 02 (Prabowo-Gibran). Popularitas Jokowi yang merambah jadi elektabilitas ternyata bukan omong kosong.
Segala upaya mediskreditkan Jokowi atau ‘black-campaign’ terhadapnya terbukti tidak mempan, bahkan back-fire (berbalik menghantam) si penyerang.
Adalah fakta bahwa wibawa Jokowi tetap terjaga terus, bahkan di masa-masa yang oleh media asing disebut sebagai periode bebek-lumpuh (lame-duck period).
Ini fenomena yang aneh (menurut media asing), tapi terjadi di Indonesia. Survey Prof. Burhan Muhtadi (Indikator) yang dirilis pada April 2024 masih menempatkan approval-rate Jokowi di angka 77,2 persen. Ini sangat tinggi.
Survey ini dilakukan setelah “pisah jalan dengan PDIP”, dan di masa akhir kepresidenannya. Tetapi ternyatalah approval-rate Jokowi tetap terjaga sangat tinggi.***