Jakarta, law-justice.co - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir sementara di APBN 2024 sebesar Rp 50,14 triliun bukan untuk keperluan bansos di masa Pilpres 2024.
"Muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos, saya tegaskan tidak!" kata Sri Mulyani dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Hal itu untuk menjawab pertanyaan Wakil Ketua MK Saldi Isra yang menyampaikan kecurigaan pemohon sengketa Pilpres 2024 yakni paslon 01 dan 03. Dicurigai bahwa keputusan automatic adjustment untuk membiayai bansos yang gencar dibagikan saat masa kampanye.
"Yang dikemukakan oleh kedua pemohon, dana Rp 50 triliun lebih itu katanya jangan-jangan dana yang dimanfaatkan untuk menghadapi Pemilu ini," kata hakim Saldi Isra.
Kembali ke Sri Mulyani, dia menjelaskan bahwa automatic adjustment sudah dilakukan sejak APBN 2022 dan terus berlanjut di APBN 2024. Dalam pelaksanaannya memang selalu dilakukan pada awal tahun dan tidak ada kaitannya dengan Pilpres yang dilaksanakan Februari 2024.
"Automatic adjustment memang selalu dilakukan pada awal (tahun). Pada 2022 automatic adjustment dilakukan melalui surat menteri keuangan tanggal 29 November 2021, bahkan sebelum tahun anggaran dimulai, kami sudah menulis untuk melakukan automatic adjustment," beber Sri Mulyani.
"Bahkan di 2022 kami melakukan dua kali automatic adjustment dengan surat kedua tanggal 23 Mei 2022, ini untuk melakukan tambahan automatic adjustment," tambahnya.
Sri Mulyani juga merasa yang paling menarik perhatian publik hanya automatic adjustment 2024. Padahal program itu bukan hal yang baru dilakukan.
"Yang menarik perhatian publik nampaknya hanya yang tanggal 29 Desember 2023 (untuk automatic adjustment 2024) karena memang sudah hawa Pemilu. Tapi sebetulnya dari 2022 kami selaku melakukan automatic adjustment," ungkap Sri Mulyani.
Bendahara Negara itu memastikan automatic adjustment bukan untuk membiayai bansos. Pasalnya bansos dan perlinsos sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi bansos itu posnya beda sama sekali dan tidak dibiayai oleh automatic adjustment," tegas Sri Mulyani lagi.
Automatic adjustment 2024 dilakukan untuk mengelola APBN secara fleksibel dan menambah daya tahan APBN di tengah kondisi geopolitik global yang dinilai masih dinamis. Anggaran yang diblokir sementara dari masing-masing K/L 5% disebut sudah sesuai data historis, yang mana rata-rata penyerapan anggaran hanya sekitar 95%.
"Dengan demikian diharapkan tidak mempengaruhi kemampuan K/L untuk menjalankan program-program prioritas dan dana automatic adjustment itu tidak dialihkan ke K/L lain. Jadi tetap miliknya K/L, hanya kita blokir. Apabila K/L betul-betul memiliki prioritas dan urgensi yang tinggi, mereka bisa minta dibuka blokir, tapi itu sangat selektif karena memang tujuannya untuk meningkatkan disiplin fiskal," jelas Sri Mulyani dikutip dari Detik.***