Jakarta, law-justice.co - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Azwar Anas mengatakan pemerintah menargetkan peluncuran Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital akan dilakukan pada Mei 2024.
IKD atau KTP Digital itu, kata dia, akan menjadi bagian dari GovTech Indonesia.
Anas menyebut masyarakat nantinya tak perlu repot-repot lagi datang ke kelurahan untuk membuat kartu identitas. Masyarakat menurutnya hanya cukup memakai biometrik untuk mendapatkan IKD.
"Secepatnya Mei, kita sedang kerja keras nanti siang malam sehingga bisa diselesaikan. Karena pekerjaan ini sudah beberapa bulan," kata Anas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 25 Maret 2024.
Lebih lanjut Anas menjelaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan prioritas pada sembilan layanan utama yang akan segera diintegrasikan dalam platform digital nasional yang dinamakan INA Digital.
Ia menyebut rencana itu menjadi langkah besar menuju realisasi pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang efisien. Menurutnya segala upaya ini sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
"Sembilan layanan prioritas itu di dalamnya ada beragam turunan, seperti kesehatan ada soal antrean rumah sakit, izin dokter, vaksinasi, sampai imunisasi. Lalu pendidikan ada program Indonesia Pintar dan beberapa lagi. Targetnya ini beres bulan Mei," jelasnya dikutip dari CNN Indonesia.
Layanan publik digital
Anas melanjutkan, selama ini sebagian layanan publik sudah digital namun saling terpisah. Ia menyebut belum ada interoperabilitas, termasuk soal data sehingga deretan aplikasi layanan pemerintah baik di pusat maupun daerah yang ada di masyarakat malah membuat warga bingung.
Sementara yang terjadi di banyak negara maju, kata Anas, seluruh layanan sudah terintegrasi. Ia menjelaskan warga di sejumlah negara maju ketika membutuhkan layanan, dari pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya, mereka langsung menuju ke satu sistem terpadu.
Perum Peruri
Berkaca dari itu, pemerintah berencana segera meluncurkan GovTech atau layanan terpadu urusan pemerintahan dalam waktu dekat. Layanan ini akan dikelola Perum Peruri.
"Ibaratnya bila selama ini Presiden Jokowi sudah membangun jalan tol secara fisik yang memudahkan mobilitas warga, nah sekarang dibangun jalan tol layanan publik lewat digital yang membuat pelayanan publik bisa makin cepat dan mudah," jelas Anas.***