Jakarta, law-justice.co - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa saat ini beberapa daerah di Indonesia sedang menghadapi anomali bencana alam.
"Kalau kita melihat fenomena di luar Sumatera Barat yang dikhawatirkan itu bencana hidrometeorologi kering," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Padang saat rapat koordinasi penanganan bencana di Kota Padang, Senin 11 Maret 2024.
Kata dia, meskipun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hingga akhir 2024 masih banyak hujan, namun BNPB mencatat empat titik di Riau terjadi kebakaran hutan dan lahan.
"Inilah anomali negara kita. Di Sumbar yang tiap tahun gempa, erupsi, banjir dan longsor. Namun, di provinsi sebelah terjadi kebakaran hutan dan lahan," ujarnya.
Saat ini pemerintah justru lebih khawatir menipisnya pasokan air akibat bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan.
"Justru pemerintah khawatir ketersediaan air dalam rangka produktivitas pertanian," jelas dia.
Bencana kekeringan tersebut perlu diwaspadai semua daerah termasuk Provinsi Sumbar. Sebab, hal itu akan berdampak pada ketersediaan pasokan pangan.
Dalam rapat koordinasi penanganan bencana BNPB mengingatkan kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk meyakinkan masyarakat bahwa status tanggap dan siaga darurat tidak akan berlangsung lama.
"Sebab, hal itu bisa berdampak pada pelayanan dan penanganan dalam kondisi darurat," ujarnya.
Apalagi, BNPB sempat menerima informasi distribusi bahan makanan dan kebutuhan dasar bagi korban banjir dan longsor yang tidak lancar.
Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memastikan tidak ada warga yang belum mendapatkan bantuan logistik.
Terakhir, dia menyakini pemerintah daerah termasuk TNI dan Polri bisa menerobos berbagai kendala di lapangan termasuk daerah yang terisolir dengan mengerahkan alat berat.