Jakarta, law-justice.co - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah menyiapkan proyek Satelit Republik Indonesia 2 atau Satelit SATRIA-2 yang rencananya akan mulai dirakit pada tahun 2025.
Perakitan SATRIA-2 baru dimulai pada tahun 2025 mendatang karena sepenuhnya akan menggunakan pinjaman luar negeri.
"SATRIA-2 ini kami rencananya menggunakan pinjaman luar negeri, siklus perencanaan pinjaman luar negeri," jelas Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo Fadhilah Mathar kepada wartawan di Jakarta, Jumat 8 Maret 2024.
Fadhilah juga berharap SATRIA-2 itu sudah bisa masuk ke dalam tahap green book pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.
Fadhilah mengaku hingga kini ia masih berdiskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengadaan SATRIA-2.
"Namun proses itu tidak bisa langsung dilakukan karena berbeda dengan proyek yang didanai anggaran pendapatan belanja negara (APBN),PNBP, tapi ada tahapan lagi nantinya," jelasnya melansir dari Kontan.
Adapun target pengadaan satelit pemerintah itu membutuhkan anggaran mencapai US$ 680 juta atau setara dengan Rp 13,3 triliun.
Jika dibandingkan dengan biaya proyek Satelit Satria 1 yang menelan biaya US$ 540 juta atau Rp 8,3 triliun, tentu Satelit Satria 2 memang lebih banyak memakan biaya.
Namun perbedaannya dengan Satelit SATRIA 1 yang kapasitasnya 150GB, kapasitas Satelit SATRIA 2 mencapai 300 GB.
"Untuk Satria 2 kami mengusulkan itu sekitar US$ 860 juta, kapasitasnya 300 Gbps agar bisa menjangkau seluruh Indonesia, termasuk di beberapa wilayah terpencil," jelasnya.
Untuk diketahui, Satria-1 sudah beroperasi setelah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Adapun, kapasitasnya 150 Gbps untuk menyediakan 37 ribu titik terbilang dengan menghasilkan kecepatan internet 3-5 Mbps.
Jumlah titik tersebut, masih belum memenuhi kebutuhan akses internet di titik lainnya. Hal itu yang melatarbelakangi munculnya ide pengadaan SATRIA-2 oleh BAKTI Kominfo.