Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengaku khawatir dengan perilaku milenial dan Gen Z yang apatis dengan Pemilu 2024.
Padahal kata Bacawapres Ganjar Pranowo itu, gen Z atau milenial punya akses untuk mengetahui lebih jauh soal politik dan juga rekam jejak calon presiden (capres) di Pilpres 2024.
"Saya khawatir sekarang ini, berdasarkan hasil survei terhadap anak-anak seusia saudara ini, milenial dan Gen Z banyak yang tidak memilih juga, bilang terserah, gitu. Nah itu rugi. Lebih baik saudara memilih, siapapun yang akan dipilih," jelasnya di Makassar, Rabu (1/11).
Selain meminta untuk menggunakan hak pilih, Mahfud juga ingin generasi Z dan milenial melihat masa lalu dan masa depan capres yang akan dipilih pada Pilpres 2024.
"Saya tidak akan mengampanyekan partai siapa, orangnya siapa. Saudara sekarang ini punya akses yang diperlukan untuk tahu siapa calon anggota DPR ini, partai ini mau kemana, calon presiden ini siapa dan bagaimana masa lalunya dan bagaimana kira-kira masa depannya seperti apa. Saudara bisa memilih sendiri," pungkasnya.
Mahfud MD juga meminta konten kreator di Makassar, Sulawesi Selatan, membuat video yang dapat mengedukasi masyarakat, terkhusus kaum milenial dan Gen Z untuk berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024 dan tidak menjadi golongan putih (golput).
"Bagaimana menggerakkan orang yang pada tanggal 14 Februari, yang berumur 17 tahun datang ke TPS, pilih pilihan mu, jangan golput" kata Mahfud.
Mahfud MD juga mengklaim akan tetap menegakkan hukum pada kader partai politik (parpol) di Indonesia yang terlibat korupsi meskipun kini ia diusung oleh sejumlah parpol untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Menurut Mahfud, di seluruh parpol pasti memiliki kader yang korup.
"Dari Golkar, Gerindra, PDIP, ada (korup) semua. Saya saja hafal, ada semua. Bahkan, dari partai PKS. Dari partai apalagi, PPP. Minta dikasih tahu dari Golkar, banyak. Dari PDIP ada itu Mensos Batubara. Ada semua kok kita tindak. PKS, ada juga, ketua umumnya, gubernurnya, ada semua kok, kita tangkap semua," ungkapnya.
Mahfud mengklaim kasus korupsi yang melibatkan anggota maupun partai politik tetap akan ditindak di rezim saat ini.
"Jangan berpikir tidak, semua partai ditindak. Semua sama ditangkapi. Itu PPP ketua umumnya dua kali masuk. Ada semua," pungkasnya.