Satu Juta Buruh Akan Kepung Istana Meminta Pencabutan UU Cipta Kerja

Jakarta, law-justice.co - Satu juta buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) bakal berunjuk rasa di Istana Negara dan di jalan-jalan protokol DKI Jakarta, menuntut UU Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dicabut.

Pernyataan itu disampaikan Koordinator Presidium AASB, Moh Jumhur Hidayat, dalam konferensi pers menjelang unjuk rasa yang bakal digelar Kamis 10 Agustus 2023.

Baca juga : Polisi Tes Urine Pengemudi Porsche Tabrak Kantor Samapta Polres Medan

"Hari ini kita sampaikan pernyataan pers, dan kemarin sudah disepakati, aksi ini penting bagi masyarakat," kata Jumhur, Selasa 8 Agustus 2023.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu juga mengatakan, pihaknya berencana unjuk rasa di Jakarta sejak pukul 11.00 WIB hingga selesai, didahului longmarch dari Bandung ke Jakarta sejak 3-10 Agustus 2023.

Baca juga : SYL Bayar Gaji Pembantu Rp35 Juta dari Uang Pegawai Kementan

"Aksi akbar buruh ultra damai ini dimaksudkan untuk mendesak Presiden RI agar mencabut UU Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta wujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat," jelasnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Sekjen KSPSI yang juga koordinator lapangan AASB, Arif Minardi, mengatakan, pihaknya telah sosialisasi ke berbagai daerah di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, serta sejumlah kota lainnya.

Baca juga : PN Jaksel Tolak Praperadilan Bekas Karutan KPK Terkait Kasus Pungli

"Hampir seluruh anggota kami sudah tersosialisasi, makanya kami optimistis angka 1 juta bisa tercapai," katanya.

Arif juga menjelaskan, longmarch menggunakan sepeda motor akan diawali dengan menggelar unjuk rasa di kantor ILO, di Gedung Menara Tower, Jalan MH Thamrin 3, dilanjutkan ke Istana Negara, Jakarta.

"Setelah itu kami ke Istana Negara, memberikan draf Perppu Pencabutan UU Cipta Kerja. Draf sudah kita siapkan. Ini aksi damai, aksi ultra damai. Kami akan duduk-duduk sampai UU itu dicabut. Ini arogansi kesombongan, mereka harus kita lawan dengan jumlah massa yang besar," pungkas Arif