Jakarta, law-justice.co - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto menyampaikan alasan penundaan deklarasi Koalisi Perubahan.
Diketahui, awak media sempat mendapatkan undangan bahwa deklarasi Koalisi Perubahan bakal dilakukan Rabu (22/3/2023) malam.
Namun, tak lama berselang undangan tersebut dibatalkan.
“Kebetulan semalam shalat taraweh malam pertama Ramadhan. Maka, dari segi waktu belum memungkinkan deklarasi piagam koalisi,” ujar Didik dikutip dari Kompas, Jumat (24/3/2023)
Namun, ia memastikan tak ada masalah berarti terkait penundaan deklarasi tersebut.
Ketiga partai politik (parpol) bakal Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) tetap solid.
Ia pun mengaku puas akhirnya piagam kesepakatan bakal Koalisi Perubahan telah selesai ditandatangani semua parpol pengusung Anies.
“Alhamdulilah Partai Demokrat, Nasdem, PKS sudah tanda tangan piagam koalisi,” sebut dia.
Didik menuturkan ketiga parpol bakal segera membahas soal momentum deklarasi.
“Penjadwalan ulang deklarasi koalisi hanya persoalan teknis saja. Secara substansi piagam koalisi sudah ditandatangani,” imbuh dia.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengungkapkan pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman pembentukan Koalisi Perubahan.
Proses itu dilakukan semalam, ketika Anies mengunjungi Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
"Alhamdulillah tadi malam Pak Anies Baswedan datang ke kantor DPTP PKS menemui Presiden Ahmad Syaikhu ba`da tarawih. Dan tadi malam juga Syaikhu sudah menandatangani dokumen MoU 3 partai koalisi pengusung Anies Baswedan," kata Sohibul saat dikonfirmasi, Kamis.
Ia menceritakan, penandatanganan dilakukan pukul 22.00 WIB di kantor DPP PKS. Rencananya, setelah itu bakal segera diumumkan pendeklarasian koalisi.
Namun karena terlalu larut, akhirnya proses deklarasi koalisi dibatalkan.
"Mudah-mudahan hari ini atau beberapa hari ke depan hal tersebut bisa dilaksanakan di bulan penuh berkah ini," ucap Sohibul.