Jakarta, law-justice.co - Disisi lain, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menyinggung soal wacana penundaan pemilu dalam pertemuan delapan partai politik (parpol) parlemen minus PDIP.
Syaikhu mengajak berbagai pihak menyudahi keraguan terhadap pelaksanaan pemilu termasuk mencuatnya wacana penundaan tersebut.
Hal itu disampaikan Syaikhu dalam pertemuan yang digelar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023). Selain Syaikhu, hadir pula Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketum PKB Muhaimin Iskandar.
Syaikhu menegaskan pihaknya menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai bukan nama caleg di Pemilu 2024. Dia mengungkit sistem pemilu ini bakal membawa kemunduran seperti pemilu lama.
"PKS sepakat dengan butir-butir yang tadi dibacakan oleh Ketua Umum Partai Golkar khususnya terkait dengan menolak pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional tertutup karena tadi ini akan berarti set back ke belakang," kata Syaikhu.
Syaikhu berharap semua pihak menyudahi keraguan yang sempat mewarnai rencana pelaksanaan Pemilu 2024. Termasuk soal sempat munculnya wacana pemilu ditunda.
"Oleh karena itu kami berharap bahwa dalam kaitan pemilu ini kita juga berharap mari kita sudahi berbagai keraguan terkait dengan wacana-wacana, apakah itu penundaan pemilu, sehingga kita pun bahwa Insyaallah pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Partai-partai politik Insyaallah juga sudah siap," katanya.
Lebih lanjut, Syaikhu berharap penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP dapat menjalankan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan baik.
"Kita berharap agar penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP menjalankan pelaksanaan pemilu ini secara profesional, independen, jujur, adil, sehingga rakyat merasa semuanya ini puas dalam melaksanakan pemilu di tahun 2024," ujarnya.