law-justice.co - Presiden Peru dari kubu sayap kiri, Pedro Castillo, dipecat dari jabatannya, pada Rabu (7/12). Posisi Castillo kini digantikan oleh sang wakil presiden, Dina Boluarte.
Boluarte resmi dilantik sebagai presiden di hari yang sama ketika Castillo dimakzulkan — hanya beberapa jam usai pria berusia 53 tahun itu berupaya merebut kendali legislatif dengan cara membubarkan parlemen.
Dengan dilantiknya Boluarte sebagai pengganti Castillo, maka ia mencetak sejarah sebagai presiden wanita pertama yang pernah memimpin di Peru.
Sementara Castillo telah menghadapi upaya pemakzulannya yang ketiga selama hampir 18 bulan berkuasa.
Ketika mengikrarkan sumpah, Boluarte menyerukan para jajaran politiknya untuk segera menghentikan ‘gencatan senjata’ demi membentuk pemerintahan berdasarkan persatuan nasional.
“Saya menjabat dengan menyadari tanggung jawab besar yang saya pikul, dan panggilan pertama saya adalah menyerukan persatuan seluas mungkin dari semua orang Peru,” ucap Boluarte, seperti dikutip dari Reuters.
Sebelum dimakzulkan, Castillo sempat menimbulkan drama politik di Kongres. Ia berupaya membubarkan badan legislatif dan memberlakukan dekrit, guna menghindari berlangsungnya pemungutan suara yang menentukan masa depan jabatan Castillo.
Sementara anggota parlemen yang didominasi oleh oposisi ini memandang tindakan Castillo sebagai upaya kudeta, disusul dengan pengunduran diri para menteri pemerintahannya.
Kritik dari sekutu pun mengalir deras terhadap upaya Castillo, sehingga anggota parlemen sepakat untuk berkumpul lebih awal dari waktu yang dijadwalkan dan melakukan pemungutan suara terkait mosi pemakzulan pria berusia 53 tahun itu.
Hasil pemungutan suara menunjukkan, 101 dari total 130 anggota parlemen setuju agar Castillo dipecat dari jabatannya sebagai presiden. Mantan guru sekolah itu dipecat lantaran dinilai tidak mampu secara moral untuk menjalankan pemerintahan.
Selama lebih dari satu tahun berkuasa, pemerintahan Lima kerap dihadapkan pada serangkaian krisis — termasuk enam investigasi korupsi yang melibatkan Castillo beserta keluarganya, lima kali perombakan kabinet, serta protes besar-besaran oleh masyarakat.
Sehubungan dengan itu pula, Castillo menjadi presiden ketiga sejak 2018 yang dipecat berdasarkan ketidakmampuan moral untuk memerintah.
Berdasarkan ketentuan konstitusi, memungkinkan bagi parlemen untuk mengajukan pemakzulan terhadap presiden atas kesalahannya di politik dan hukum. Sehingga, pemakzulan telah menjadi hal biasa di Peru.