Surat Divpropam soal Tambang Ilegal Belum Diproses Kapolri,

Eks Kabareskrim Susno Duadji Blak-blakan Beberkan Penyebabnya (1)

Jakarta, law-justice.co - Hingga saat ini, belum di prosesnya surat Divpropam yang ditanda tangani oleh Ferdy Sambo memunculkan berbagai pertanyaan.

Padahal jika dilihat tanggalnya, surat Divpropam tersebut telah di keluarkan pada Maret lalu dan di informasikan bahwa surat tersebut telah di serahkan pada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Probowo.

Baca juga : Diungkap Jubir, Ini Maksud Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang Toxic

Setelah menjelani persidangan pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo yang sempat ditanyai oleh pihak media dan mengungkapkan bahwa surat tersebut benar adanya.

Sambo juga mengatakan untuk mengecek surat tersebut karena telah di serahkan pada yang bersangkutan.

Baca juga : Soal Polemik Wacana Presidential Club yang Diinginkan Prabowo

Jika telah diserahkan, kenapa baru setelah keluarnya pernyataan dari Ismai Bolong dan beredarnya surat tersebut pihak Polri melalui Kapolri baru memberikan pernyataan.

Dalam pernyataannya Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Probowo menyampaikan bahwa pihaknya segera memproses Ismail Bolong terkait dengan pengakuannya terlibat tambang ilegal.

Baca juga : Gempa Magnitudo 6 Guncang Pegunungan Bintang Papua

Sebagai mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji menjelaskan ada dua kemungkinan kenapa surat Divpropam tersebut belum di proses.

“Jika kita melihat tanggalnya, yaitu pada Meret lalu bisa jadi surat tersebut telah diterima oleh Kapolri,” ungkap Susno.

Susno menjelaskan, jika surat tersebut telah diterima Kapolri tentunya akan ada reposisi.

Pertanyaannya siapa yang menerima reposisi Kapolri tersebut dan apakah reposisi dari Kapolri tersebut di jalankan.

Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah surat Divpropam tersebut senggaja di simpan oleh phak yang membuat dalam hal ini tim dari Ferdy Sambo.

Jika demikian bisa jadi surat tersebut tidak diserahkan pada Kapolri dan menjadi senjata yang dapat digunakan dikemudian hari.

Selain itu Susno juga mengatakan bahwa surat ditanda tangan Sambo yang menyeret nama Komjen Agus Andrianto 90 persen benar.