New York, Amerika Serikat, law-justice.co - Rusia memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang diusulkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Albania yang mengutuk pencaplokan Moskow atas bagian-bagian Ukraina.
Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin memproklamirkan kekuasaan Rusia atas empat wilayah yang membentuk 15% wilayah Ukraina - aneksasi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Langkah tersebut telah ditolak dengan tegas oleh negara-negara Barat dan bahkan banyak sekutu dekat Rusia.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield memperkenalkan resolusi yang meminta negara-negara anggota untuk tidak mengakui perubahan status Ukraina dan mewajibkan Rusia untuk menarik pasukannya.
Dia berpendapat di ruang dewan bahwa upaya pencaplokan wilayah negara berdaulat bertentangan dengan prinsip-prinsip pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mengatakan Putin merayakan "pelanggaran hukum internasional yang jelas ini" dengan sebuah konser yang diadakan setelah dia memproklamirkan aneksasi pada hari Jumat (30/9/2022).
Sepuluh negara memberikan suara mendukung, sementara China, Gabon, India, dan Brasil abstain.
"Tidak ada satu negara pun yang memilih Rusia. Tidak satu pun," kata Thomas-Greenfield kepada wartawan setelah pertemuan, menambahkan bahwa abstain "jelas bukan pembelaan Rusia", dikutip dari Reuters, Sabtu (1/10/2022).
Washington pun akan meminta 193 anggota Majelis Umum PBB untuk mengutuk tindakan Rusia.
"Di Majelis Umum, negara-negara di dunia akan mengatakan dengan lantang dan jelas: Adalah ilegal, dan tidak dapat diterima, untuk mencoba menggambar ulang perbatasan negara lain melalui kekerasan," kata Thomas-Greenfield.
Sementara itu, abstainnya China dari resolusi tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang krisis yang berkepanjangan dan meluas di Ukraina.
China telah tegas mengkritik sanksi Barat terhadap Rusia, tetapi tidak juga mendukung atau membantu Rusia dalam kampanye militernya.
Adapun, dalam pengakuan yang mengejutkan, Presiden Rusia Vladimir Putin bulan ini mengatakan bahwa pemimpin China Xi Jinping memiliki kekhawatiran tentang Ukraina.
Duta Besar Beijing untuk PBB Zhang Jun mengatakan bahwa sementara kedaulatan dan integritas teritorial semua negara harus dijaga, masalah keamanan sah negara juga harus ditanggapi dengan serius.
Sementara itu, seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan abstainnya China menunjukkan bahwa `gertakan pedang` Rusia dan langkah-langkah yang mengancam integritas teritorial negara menempatkan China dalam posisi yang tidak nyaman.