Jakarta, law-justice.co - Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XVII Papua Barat menyebutkan penyerangan terhadap 14 pekerja oleh Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB, Kamis (29/9/2022), bukan di lokasi ruas Jalan Trans Papua, sebagaimana yang diberitakan.
Menurut Kepala BPJN Wilayah XVII Papua Barat Mauluddin Said Latar di Manokwari, Jumat (30/9), ruas jalan yang sementara dikerjakan tersebut merupakan jalan non-status yang pembiayaannya bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat atau pemerintah kabupaten setempat.
"Kami tegaskan itu tidak masuk dalam Jalan Trans Papua yang dibiayai dari sumber APBN. Status jalan itu merupakan akses menuju jalur utama Trans Papua," jelas Maluddin Said, dikutip dari Antara, Sabtu (1/10/2022)
BPJN Wilayah XVII sejauh ini belum mengetahui siapa penanggung jawab pekerjaan jalan tersebut dan sumber pembiayaannya.
Namun, ruas jalan yang dibangun tersebut baru sebatas jalan padat (japat) agar bisa dilintasi oleh kendaraan.
Mauluddin Said juga menjelaskan bahwa Jalan Trans Papua hanya menghubungkan Kota Sorong hingga ke Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat, dan selanjutnya tersambung ke Nabire, Provinsi Papua Tengah, dengan melintasi Kabupaten Teluk Wondama.
"Tugas kami hanya menghubungkan dari Sorong hingga ke perbatasan Provinsi Papua (kini masuk wilayah Provinsi Papua Tengah) dengan Provinsi Papua Barat," jelasnya.
Kasus penyerangan belasan pekerja oleh KKB terjadi di Kampung Mayerga, Distrik Maskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni pada Kamis (29/9) itu mengakibatkan empat warga sipil dilaporkan meninggal dunia. Hingga saat ini tim gabungan TNI dan Polri masih mencari jasad empat korban.
"Saat ini tim Polri dan TNI sedang berangkat menuju TKP guna memastikan kejadian serta melakukan evaluasi. Kami masih menunggu hasilnya dari tim yang berangkat menuju tempat kejadian perkara," kata Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi.