Jakarta, law-justice.co - Kelompok relawan Jokowi, Projo menegaskan Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia bukan merupakan agenda untuk mendukung salah satu tokoh di Pilpres 2024 mendatang.
Ketua Panitia Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia Relawan Jokowi, Panel Barus mengatakan, dalam Musra, masyarakat akan berbicara soal agenda kebangsaan, program prioritas, serta karakter pemimpin nasional idaman mereka.
"Itulah materi Musra Indonesia. Jangan dipelintir seolah akan mendukung tokoh tertentu," kata Panel Barus, yang juga Bendahara Umum DPP Projo lewat keterangan tertulis, Senin (1/8).
Menurutnya, relawan bakal menyerahkan nama calon presiden hasil Musra di 34 provinsi ke Presiden Jokowi sebelum resmi diumumkan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia Andi Gani Nena Wea berkata, Musra adalah upaya melibatkan partisipasi publik seluas mungkin dalam mencari pemimpin nasional.
Menurutnya, esensi demokrasi adalah partisipasi rakyat melalui mekanisme terbuka. Masyarakat melalui Musra akan dipersilakan bicara menyampaikan pemikiran dan keinginannya mengenai pemimpin nasional ke depan.
Maka, dia mempertanyakan jika ada pihak yang mempersoalkan partisipasi publik dalam agenda tersebut.
"Musra Indonesia tidak akan mengumumkan dukungan terhadap tokoh tertentu. Tapi nama-nama capres-cawapres yang muncul akan kami umumkan pada waktu dan momentum yang tepat," katanya.
Musra rencananya akan digelar secara maraton di 34 provinsi hingga 2023 mendatang. Musra pertama akan digelar pada 28 Agustus 2022, di Jawa Barat.
Jokowi sebelumnya diketahui telah mengumpulkan sejumlah organisasi relawan pendukungnya di Istana Kepresidenan, Bogor, pada Jumat 29 Juli lalu. Dalam pertemuan itu, ia kembali meminta relawan tak buru-buru soal capres.
"Beliau berpesan untuk relawan ojo kesusu. Beliau pertegas lagi untuk relawan tidak langsung terlibat politik praktis dulu soal capres," kata Ketua Umum Arus Bawah Jokowi Michael Umbas, melalui keterangan tertulis, Jumat (29/7).