Jakarta, law-justice.co - Usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan kepada jajarannya untuk fokus bekerja dengan baik, Partai Demokrat berharap para menterinya mengakhiri manuver politik inkonstitusional.
"Kami mengapresiasi pernyataan Pak Jokowi yang kembali menegaskan dukungan untuk kepastian tahapan Pemilu 2024 yang sebentar lagi akan mulai. Kita berharap pernyataan ini benar-benar mengakhiri percobaan manuver-manuver politik inkonstitusional para pembantu terdekatnya," kata Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Senin (9/5/2022).
Meski memberi apresiasi, Kamhar juga menyayangkan sebab Jokowi tidak pernah memberi sanksi tegas kepada jajarannya yang melakukan manuver tersebut. Dia menilai harusnya Jokowi tidak hanya sekadar menyindir para pembantunya yang bermanuver politik terkait Pemilu 2024.
"Sekalipun kita menyayangkan hingga kini tak ada tindakan tegas terhadap para pembantunya yang telah melakukan kegaduhan politik tersebut. Sebagai atasan, bukan sindiran yang mesti disampaikan melainkan tindakan nyata berupa sanksi tegas agar tak terbaca sebagai pembiaran, atau malah dugaan liar bahwa ini atas restunya," ucapnya.
Lebih lanjut, Kamhar menyebut kritik Jokowi kepada jajarannya juga menjadi otokritik terhadap kinerja Jokowi sendiri. Dia lantas menyinggung terkait beberapa persoalan yang disebabkan oleh kinerja jajarannya seperti kelangkaan minyak goreng.
"Kritik yang disampaikan Pak Jokowi kepada para pembantunya untuk fokus kerja sesuai masing-masing bidangnya sejatinya adalah kritik bagi dirinya sendiri," ucapnya.
"Selain tak ada tindakan korektif terhadap beberapa pembantunya yang telah membuat kegaduhan politik dan kesulitan masyarakat memperoleh sembako dengan harga terjangkau termasuk minyak goreng, Pak Jokowi malah sibuk kejar target regulasi turunan pemindahan IKN padahal diakuinya sendiri bahwa ekonomi belum sepenuhnya pulih, dan pandemi COVID-19 juga belum selesai," ujarnya.