Puan Minta Semua Pihak Akhiri Polemik Tunda Pemilu 2024

Jakarta, law-justice.co - Ketua DPR Puan Maharani meminta semua pihak segera menyudahi polemik penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.


Menurut Puan, pemerintah dan Presiden telah mengambil sikap dalam polemik tersebut, yakni tetap menggelar pemilu sesuai jadwal yakni 14 Februari 2024.

Baca juga : PPP Akan Gelar Rapimnas Tentukan Sikap Partai di Pemerintahan Prabowo

"Pemilu tetap akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Jadi saya rasa polemik terkait apakah ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja," kata Puan kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (19/4/2022).

Pernyataan Puan sekaligus merespons pelaporan terhadap politikus PDIP Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Masinton dilaporkan oleh aliansi sipil atas perbuatannya yang menyebut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Brutus Istana.

Baca juga : Pemerintah Berencana Menaikan Tarif Kereta Commuteline Jabodetabek


Masinton soal Laporan ke MKD: Saya Tidak Tanggapi Laporan Sirkus Lawak

Brutus merujuk pada tokoh senator di zaman Romawi kuno yang mengkhianati rekannya sekaligus penguasa Romawi kala itu, Julius Caesar. Pada 15 Maret 44 SM, Caesar dibunuh dengan cara ditikam oleh sejumlah senator yang dipimpin Marcus Junius Brutus dan Gaius Cassius Longinus.

Baca juga : Nisa Ratu Narkoba Aceh Dituntut Vonis Mati, Ini Detilnya

Puan meminta agar semua pihak menyudahi diskusi soal wacana penundaan pemilu. Terlebih Presiden juga telah melantik komisioner KPU dan Bawaslu dan belakangan mereka juga telah menggelar rapat dengan DPR terkait persiapan pemilu.

"Jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu, tapi bagaimana kemudian sekarang ini kita mulai proses tahapan pemilu," katanya.

Usai melaporkan Masinton ke MKD pada Senin (18/4), Koordinator Relawan Indonesia Bersatu (RIB), Lisman Hasibuan menilai pernyataan Masinton atas Luhut tak beretika.

Ia kecewa atas tuduhan Luhut berada di balik wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Lisman, pernyataan Luhut soal wacana itu hanya menyerap aspirasi publik.

"Apalagi dia (Masinton) menyampaikan dia (Luhut) adalah dalang ide Jokowi tiga periode. Padahal itu kan dia mendengar aspirasi di bawah dan dalam hal ini disampaikan kepada Pak Presiden," ucap dia.