Jakarta, law-justice.co - Ekonom senior Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri melontarkan kritikan tajam soal pemerintahan Jokowi yang dinilai gagal mengendalikan harga pasar di tengah upaya kebangkitan ekonomi yang mati suri karena pandemi Covid-19.
Bahkan, Ekonom INDEF itu juga menyebutkan saat ini pemerintah semrawut.
"Gara-gara mengelolanya agak semrawut ya jadi begini lah," ujarnya dalam diskusi publik bertajuk `Harga Kian Mahal: Recovery Terganggu?` pada Kamis, 7 April 2022.
Dia pun mengaku bahwa saat ini tidak ada satu negara pun yang dapat menghindari kenaikan harga global, termasuk Indonesia.
Namun dirinya mengungkapkan bahwa kenaikan harga global tidak hanya berdampak buruk, melainkan ada juga yang berdampak baik. Salah satunya yaitu kenaikan harga batu bara dan CPO yang menjadi komoditas ekspor nasional.
Dia menggambarkan bahwa saat ini kenaikan harga dari komoditas ekspor nasional dapat mentransmisikan dari yang diuntungkan untuk mendapat kompensasi dari komoditas yang sedang dirugikan.
"Jadi kalau mengelola negara secara totalitas ya kira-kira 0, kalau mengelolanya pandai," tambahnya.
Dia juga menjelaskan bahwa saat ini konsumsi pangan masih tergolong tinggi, menandakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia pendapatannya masih rendah.
Lebih lanjut lagi, dia mengkhawatirkan jika terjadi perpanjangan masa jabatan Jokowi ataupun periode ketiga masa jabatan presiden maka tidak akan mewariskan hal yang baik, melainkan akan mewariskan angka kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan juga utang yang kian menumpuk.
"Mudah-mudahan Pak Jokowi tidak 3 periode atau ditambah masa jabantannya karena yang bagus-bagus bisa menjadi jelek. Oleh karena itu kita sayang sama Pak Jokowi cukup sampai 2024 Pak," kata dia.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui adanya pihak yang berupaya mengegolkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi 3 periode.
Namun, Pramono menampik bahwa upaya-upaya itu mendapat dukungan istana. Pramono mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyatakan komitmen taat pada konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden selama dua periode.