Jakarta, law-justice.co - Wacana penundaan Pemilu 2024 terus menjadi topik yang paling banyak diperbincangkan setelah muncul sejumah ketua umum partai politik yang mendukungnya. Tak hanya itu, muncul juga para menteri yang mendukungnya. Mereka ini disebut sebagai fans oligarki peng peng.
"Barisan ketum parpol dan para menteri yang sudah ngomong jadi pendukung untuk menolak Pemilu 2024 bisa dipastikan bahwa mereka adalah para fans dari Oligarki peng-peng," ujar Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia`s Democratic Policy, Satyo Purwanto, Senin (28/2/2022).
Karena menurut Satyo, memundurkan Pemilu dengan alasan yang dikarang-karang sangat berbahaya dalam sistem demokrasi.
"Pihak para pengusul penundaan pemilu adalah kelompok paranoid penyembah kekuasaan yang khawatir zona nyamannya terampas jika Presiden berganti, itu artinya jabatan yang didapatnya dari hasil transaksi politik," kata Satyo.
Masyarakat pro demokrasi kata Satyo, sudah tentu akan bersama-sama parpol yang taat UU untuk memastikan pesat demokrasi rakyat Indonesia tetap akan dilaksanakan pada 2024.
"Para menteri yang sibuk kampanye menunda pemilu lebih baik dipecat karena tidak fokus bekerja untuk rakyat, sementara pemerintah gagal memastikan ketersediaan sembako dan dengan harga yang terjangkau justru ada menteri dan anggota DPR bahkan Ketum parpol yang berhalusinasi meminta penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Ngawurr! tutupnya.