Jakarta, law-justice.co - Desakan dan keinginan warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah agar wilayahnya tak dijadikan lokasi penambangan batu andesit, terancam pupus.
Pasalnya hingga hari ini, langkah hukum yang diambil warga berupa gugatan IPL yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ditolak Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.
Begitupun pengajuan kasasi mereka terhadap putusan PTUN Semarang tersebut, juga kandas di tangan Mahkamah Agung (MA) karena juga ditolak.
Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, salah satu jalan keluar yang bisa didapat warga Wadas adalah dukungan dari masyarakat dan juga wakil rakyat di parlemen.
Dalam hal ini, Jerry melihat posisi PDI Perjuangan yang menjadi parpol perolehan kursi terbanyak di DPR RI, seharusnya bisa mendukung hak perlindungan lingkungan hidup bagi warga Wadas.
"PDIP harus bela rakyat di desa Wadas. Saya kira mereka akan disegani warga Wadas," ujar Jerry seperti melansir rmol.id.
Meski PDIP merupakan parpol pengusung utama Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di pemilihan yang lalu, Jerry menilai bukan berarti mereka tidak bisa mengambil sikap yang berseberangan dengan kedua pemimpin tersebut.
Sebab Jerry melihat, dalam penambangan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener di Wadas tersebut pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkesan abai dengan tuntutan warga.
"Jokowi juga bagaikan cuci tangan, tak ada instruksi yang keras ke Ganjar. Enggak jelas juga surat izin dan juga aktivitas penambangan batu andesit itu," tuturnya.
Akan tetapi, jika hingga hari ini dan ke depannya PDIP masih bersikap bungkam, seolah membiarkan penindasan terhadap warga Wadas, maka bukan tidak mungkin citra PDIP sebagai partai wong cilik akan hilang di benak publik.
"Jika PDIP tak mampu turun tangan bela hak desa ini, bisa jadi biasnya ke partai besutan Megawati," tandas Jerry.