Medan, Sumut, law-justice.co - Jalan rusak di Sumatera Utara (Sumut) kembali menjadi topik perbincangan hangat usai ada warga yang ingin pindah provinsi. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dimana banyak warga yang mengeluhkan soal kondisi jalan di Sumut.
"Rakyat Sumatera Utara secara keseluruhan sudah lama menderita akibat rusaknya jalan provinsi. Bahkan saat saya datang ke perbatasan Riau (Sibuhuan, Padanglawas), rakyatnya minta pindah KTP ke provinsi lain," ujar Edy melalui keterangan tertulis, Senin (14/2/2022).
Edy mengatakan hal itu saat menemui sejumlah pimpinan media yang ada di Medan. Edy mengaku sedih mendengar keluhan warga seperti itu.
"Saya sedih mendengarnya. Karena kondisi jalannya di sana rusak," tutur Edy.
Karena hal itu, Edy mengaku ingin memperbaiki jalan rusak yang ada di Sumut. Edy mengatakan sudah menganggarkan Rp 2,7 triliun untuk perbaikan 550 km jalan rusak.
"Kalau dilihat dari kondisinya, kasihan rakyat yang kesulitan akses karena jalanya parah. Makanya tadi setelah dikaji lagi, rencana proyek infrastruktur jalan provinsi yang tadinya 450 km, jadi 550 km," ucap Edy.
Edy menjelaskan anggaran itu akan disiapkan melalui APBD dengan metode tahun jamak (multi years). Program ini rencananya akan selesai tahun 2023.
"Memang jangka waktunya dari 2022 sampai 2023, saya September 2023 sudah habis. Tetapi kegiatan ini kan termasuk prioritas nasional. Kenapa, karena ini memang kepentingan prioritas nasional," jelasnya.