Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon saling sahut dengan Juru Bicara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi. Saling sahut keduanya terkait karantina COVID-19.
Awalnya Anggota DPR Fraksi Gerindra itu merasa aneh karena Luhut yang juga selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali menolak usulan Anies Baswedan yang meminta pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di Jakarta dihentikan.
Ungkapan adanya keanehan diungkap Fadli Zon melalui cuitan di twitter.
"Ini aneh," kata Fadli Zon dalam cuitan, Jumat (4/2).
Fadli Zon menilai di tengah lonjakan kasus COVID-19, PTM seharusnya dihentikan.
"Harusnya, ketika COVID-19 sedang tinggi, ya PTM dihentikan sementara. Kalau sudah landai, PTM bisa dilanjutkan," ujarnya.
Fadli kemudian meminta Luhut menggunakan akal sehatnya. Sebab dia menilai PTM saat ini terkesan dipaksakan. Dia lantas mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab jika banyak siswa terpapar COVID.
"Siapa yang bertanggung jawab kalau para siswa di DKI Jakarta terpapar COVID akibat PTM yang dipaksakan? Mari gunakan akal sehat Pak LBP," katanya.
Jubir Luhut Respons Fadli Zon
Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, pun angkat bicara. Dia tak mempermasalahkan komentar Fadli.
"Ya nggak apa Fadli Zon berkomentar begitu," kata Jodi saat dimintai konfirmasi, Jumat (4/2).
Jodi lalu mengungkapkan jika Fadli Zon pernah mengajukan bebas karantina kepada Luhut untuk kelompok delegasi forum internasional. Kala itu, Fadli Zon terlibat dalam delegasi forum internasional tersebut.
"Padahal baru-baru ini dia baru ke Pak Luhut guna meminta bebas karantina bagi para delegasi forum internasional yang beliau terlibat di sana," ujar Jodi.
Fadlli Zon Respons Tudingan Jubir Luhut
Fadli Zon merespons balik tudingan Jodi Mahardi terkait pernah mengajukan bebas karantina untuk kelompok delegasi forum internasional. Fadli mengatakan tidak ada acara parlemen yang memakai karantina.
Fadli Zon awalnya menjelaskan terkait acara yang dimaksud oleh Jodi. Dia menyebut acara itu merupakan konferensi organisasi parlemen dunia yang bakal digelar pada 20-24 Maret mendatang di Bali.
"Itu acara IPU (Interparliamentary Union), konferensi organisasi parlemen dunia, nanti 20-24 Maret di Bali," kata Fadli Zon saat dihubungi, Sabtu (5/2).
Fadli Zon lantas menjawab terkait permintaan bebas karantina seperti yang ditudingkan Jodi. Menurutnya, memang tidak ada acara parlemen, termasuk di negara lain, yang memakai karantina.
"Di negara-negara lain, semua acara parlemen tak pakai karantina. Di Roma waktu pre-COP26, di Glasgow waktu COP26, Madrid IPU 143 dan acara konferensi parlemen lainnya," ucapnya.
Meski tidak karantina, dia menyebut acara semacam itu tetap menerapkan protokol kesehatan. Dia memastikan, berdasarkan pengalaman di negara lain, semua peserta acara tetap harus tes PCR dan tes antigen setiap dua hari.
"Harus ada PCR dan setiap dua hari antigen. Itu di negara lain," ujarnya.