Jakarta, law-justice.co - Sejumlah tokoh, mulai dari mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas hingga Ekonom Senior, Faisal Basri menggalang petisi tolak pindah Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Busyro dan Faisal tergabung dalam 45 tokoh yang menggalang petisi tersebut.
"Saya satu komitmen nilai dengan mereka untuk tegas bersikap yang memihak rakyat sebagai pemegang daulat yang dihinakan dalam proses-proses politik pengesahan UU IKN," ujar Busyro.
Petisi itu diprakarsai oleh Narasi Institute. Berdasarkan pantauan pukul 17.02 WIB, petisi sudah ditandatangani oleh 5.664 orang.
Para inisiator yang terdiri dari 45 tokoh itu mengajak warga agar mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan rencana pemindahan IKN.
Pasalnya, mereka menganggap rencana tersebut tidak tepat karena di tengah pandemi Covid-19 kondisi rakyat dalam keadaan sulit. Sehingga, menurut mereka, rencana memindahkan IKN tidak mempunyai urgensi.
"Terlebih, saat ini pemerintah harus fokus menangani varian baru omicron yang membutuhkan dana besar dari APBN dan PEN," tulis petisi tersebut.
Presiden Jokowi diminta bersikap bijak dengan tidak memaksakan uang negara untuk membiayai mega proyek tersebut. Para inisiator mengingatkan bahwa banyak infrastruktur termasuk sekolah di sejumlah daerah masih buruk.
"Pertanyaan besar publik adalah benarkah kepentingan pemindahan ibu kota baru adalah untuk kepentingan publik?" imbuh petisi itu.
Puluhan tokoh yang tergabung dalam petisi penolakan pemindahan ibu kota negara terdiri dari guru besar, ekonom senior, pengacara, hingga purnawirawan TNI.
Beberapa nama beken di antaranya cendekiawan muslim sekaligus pelopor Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, Azyumardi Azra; akademisi sekaligus mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin; dan mantan Sekretaris BUMN, Said Didu.