Suku Asli Tolak IKN Nusantara karena Tak Pernah Diajak Komunikasi

Rabu, 11/05/2022 16:53 WIB

Alasannya, Yati sebagai penduduk di sekitar titik 0 tidak pernah diajak komunikasi.


Busyro Muqoddas Sindir Penunda Pemilu: Tak Tau Malu, Keledai Politik!

Rabu, 16/03/2022 15:35 WIB

Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas, menilai bahwa para pengusul Pemilu 2024 ditunda terlalu vulgar dan tak mempunyai rasa malu.  


Faisal Basri hingga Busyro Muqoddas Jadi Inisiator Petisi Batalkan IKN

Minggu, 06/02/2022 06:37 WIB

Sejumlah tokoh, mulai dari mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas dan ekonom senior, Faisal Basri menggalang petisi tolak pindah Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.


Kritik UU IKN, Ketua PP Muhammadiyah: Rakyat Jadi Sapi Perah!

Selasa, 01/02/2022 06:52 WIB

"Ini sebuah ironi yang menyayat martabat rakyat. Rakyat diposisikan sebagai sapi perah oligarki. Dalam siklus pemilu, pilkada," kata Busyro dalam diskusi daring, Senin (31/1).


Busyro Muqoddas Bongkar Fakta Dibalik Firli Bahuri Jadi Ketua KPK

Kamis, 21/10/2021 19:00 WIB

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas membongkar fakta dibalik terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.


Busyro: Rezim Firli Bahuri Tak Akan Lama, Sekarang Osteoporosis Moral!

Jum'at, 01/10/2021 07:11 WIB

"Saya yakin bahwa rezim KPK tidak akan lama. Sekarang mengalami osteoporosis moral, krisis degradasi moral, sehingga harus dibawa ke ICU pasien COVID-19," ujar Busyro kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis (30/9).


Busyro Muqoddas ke Novel dkk: Anda Menang Melawan Rezim Palsu!

Kamis, 30/09/2021 16:53 WIB

Sejumlah mantan pimpinan KPK menyambut Novel Baswedan bersama 56 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) setelah resmi dipecat pada Kamis (30/9/2021).


Busyro Tanya ke MPR: Apa Benar Amandemen UUD Jawaban Persoalan Rakyat?

Senin, 13/09/2021 22:25 WIB

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqoddas, meminta MPR berpikir jernih sebelum memutuskan melanjutkan wacana amandemen UUD untuk memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Dia pun mempertanyakan apakah amandemen UUD 1945 menjadi solusi terbaik dari permasalahan masyarakat saat ini.  


Eks Stafsus SBY Mau Tempeleng Mulut Ngabalin Jika Ketemu, Ini Sebabnya

Selasa, 31/08/2021 06:49 WIB

“Kalau ketemu saya, Ngabalin pasti saya tempeleng mulutnya! Doa terburuk untuk Ngabalin. Maaf,” tuturnya, sekaligus membalas twit mantan Sekretaris Kementerian BUMN M Said Didu.


Surati Presiden Jokowi, PP Muhammadiyah Desak TWK KPK Dibatalkan

Kamis, 19/08/2021 06:32 WIB

Dalam suratnya, Muhammdiyah meminta Jokowi membatalkan asesmen TWK KPK dan mengambil alih TWK KPK.