DPR Desak Pertamina Sediakan Alternatif BBM Pengganti Premium

Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto mendesak PT Pertamina (Persero) tidak latah mengikuti standar dunia dalam penggunaan bahan bakar mintak (BBM) dengan RON tinggi. Imbasnya, perusahaan pelat merah tersebut kini berencana menghapus BBM jenis premium dan pertalite karena memiliki RON terendah.

“Jangan latah dengan standar orang lain. Pertimbangkan upaya domestik untuk kesejahteraan rakyat,” katanya kepada wartawan melalui keterangan pers, Minggu 26 Desember 2021.

Baca juga : Bulan Depan, Erick Thohir Bakal Rombak Direksi-Komisaris 12 BUMN

Mulyanto menjelaskan bahwa rencana penghapusan Premium dan Pertalite harus dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan ekonomi rakyat. Apalagi saat ini, kondisi ekonomi dinilai masih sulit dampak dari pandemi.

"Apakah sudah tepat waktunya menghapus Premium tersebut? Kalau premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat,” tegas Mulyanto.

Baca juga : Nasib Tragis BUMN Farmasi Indofarma

Akibat rencana tersebut, Mulyanto memprediksi Pertalite dan Premium akan segera sulit ditemukan di sejumlah SPBU.

Hal ini menyusul usaha pemerintah yang ingin memperbaiki kondisi lingkungan dengan mendorong penggunaan BBM ramah lingkungan, yakni menggunakan BBM RON tinggi.

Baca juga : MNC Larang Nobar Piala Asia U-23 Ada Sangsi Pidana

Pertalite memiliki RON 90 dan premuim di nilai 88. Dengan alasan ini, pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan dan menggantikan pertalite dengan BBM dengan kualitas lebih baik. "Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan.

Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih dalam keterangannya pada Kamis (23/12/2021).

Dia juga bilang proses perpindahan Pertalite ke Pertamax sudah masuk dalam bahasan berbagai pihak guna tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Sehingga kita juga mencermati volume Pertalite yang harus disediakan untuk masyarakat," kata Soerja.

Pemerintah mencatat Premium RON 88 saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara saja. Volume yang digunakan pun sangat kecil. Kesadaran masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik, menjadi salah satu penyebabnya.