Jakarta, law-justice.co - Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Muzakki Kholis meminta Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul tidak membuat gaduh soal Muktamar NU.
Kholis menilai Gus Ipul terlalu banyak menyampaikan pernyataan kontroversial. Ia menyebut Gus Ipul membuat Muktamar NU bagaikan kontestasi politik.
"Ipul ini enggak paham organisasi dan jangan-jangan belum pernah ikut Madrasah Kader NU atau MKNU? Coba ditanya itu Saipul, sampaikan juga, muktamar itu bukan pilpres, bukan pilkada, jadi jangan bikin gaduh," kata Kholis dalam keterangan tertulis, Minggu (5/11/2021).
Kholis berpendapat seharusnya Gus Ipul lebih bijak dalam mengeluarkan pendapat. Terlebih lagi Gus Ipul menyandang status sebagai tokoh NU sekaligus pimpinan di PBNU.
Ia khawatir kegaduhan yang dibuat Ipul akan berdampak buruk bagi kader-kader NU di daerah. Kholis pun takut tingkah Gus Ipul meruntuhkan marwah PBNU.
"Aneh sekali jika ada pengurus, tapi senangnya bikin gaduh, bikin organisasinya sendiri kehilangan marwah," ucapnya.
Gus Ipul sebelumnya menyatakan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dan Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faisal Zaini mangkir dari rapat penentuan tanggal muktamar.
Ipul juga menyebut kepemimpinan Said Aqil di PBNU habis pada 25 Desember 2021. Oleh karena itu, ia mendukung keputusan memajukan tanggal Muktamar PBNU ke 17 Desember 2021.
"Sesuai hasil Munas Alim Ulama dan Konbes, Muktamar digelar tanggal 23-25 Desember 2021, sehingga masa kepemimpinan PBNU berakhir pada 25 Desember," ungkap Gus Ipul lewat keterangan tertulis, Rabu (1/12).
Pelaksanaan Muktamar ke-34 NU Jadi Tak Jelas
Sebanyak 19 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) melayangkan surat untuk dilakukannya konferensi besar terkait kejelasan pelaksanaan Muktamar NU dipercepat pada tanggal 17-19 Desember mendatang.
Sekretaris PWNU Jawa Timur (Jatim) Akh Muzakki menyatakan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar sendiri sudah memerintahkan pelaksanaan Muktamar ke-34 NU NU pada 17 Desember, tetapi tidak direspons oleh panitia. "Panitia Muktamar kurang respons terhadap perintah itu dan diduga PBNU kesulitan menetapkan tanggal definitif," kata Akh Muzakki dalam konferensi pers Forum PWNU yang dilaksanakan secara virtual, Minggu (5/12/2021).
Dia menjelaskan rencananya konferensi besar terkait kejelasan Muktamar NU itu akan dilakukan pada tanggal 7 Desember.
Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur itu juga menegaskan pada konferensi besar tersebut, PWNU akan mencabut mandat pelaksanaan muktamar yang diberikan kepada PBNU dalam konferensi besar sebelumnya. "Sehingga, tanggal muktamar akan ditetapkan sendiri dalam konferensi besar pada tanggal 7 desember 2021," lanjutnya.
Senada dengan Akh Muzakki, Ketua PWNU NTB Masnun Tahir mengungkapkan dalam surat dari 19 PWNU tersebut ditandatangani lengkap yakni Rais Syuriah PWNU, Katib Syuriah PWNU, Ketua Tanfidziyah PWNU, Sekretaris Tanfidziyah PWNU. "Ini bentuk komitmen soliditas dari wilayah untuk menyelenggarakan Muktamar tahun ini, sebagaimana instruksi Rais Aam antara tanggal 17-19 Desember," kata Masnun.
Dia juga mengeklaim PWNU se-Indonesia mendesak PBNU untuk menggelar Konbes yang substansinya memastikan waktu pelaksanaan Muktamar ke-34 NU.
"Kalau diundur-undur itu tidak jelas dan membuat pengurus cabang dan wilayah tidak percaya pada legitimasi pusat. Saya kira ini sudah solid dan legitimate untuk Konbes, sebab yang memilih, kan, PWNU dan Cabang, bahkan cabang-cabang sudah siap berangkat dan beli tiket," tegas Masnun.