Jakarta, law-justice.co - Belum lama ini, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyatakan ajakan bersaudara ke Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Kemudian, Pernyataan Jenderal Dudung ini menciptakan polemik. Pihak TPNPB-OPM pun akhirnya memberiak respons.
Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menyatakan dengan tegas bahwa kelompoknya tidak memiliki sejarah tentang hubungan keluarga dengan orang Indonesia dan Asia.
Sebby Sambom juga menilai orang Papua hanya memiliki sejarah keluarga dengan ras Melanesia di bagian wilayah Pasifik.
Melalui pesang singkatnya, dia mempertanyakan hubungan saudara dengan aparat TNI tersebut.
“Saudara dalam hubungan apa?,” tanya Sebby seperti melansir suara.com.
Dia lalu menegaskan bahwa pihaknya memastikan pernyataan Jenderal Dudung hanyalah angan-angan belaka lantaran tidak akan pernah terwujud.
“Dan mimpi KSAD TNI itu menjaring angin dan mimpi hampa,” ujar Sebby.
Sementara itu, anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil turut menanggapi soal polemik pernyataan Jenderal Dudung Abdurachman yang menegaskan agar melakukan pendekatan khusus dengan kelompok bersenjata di Papua.
Ia menyatakan bahwa pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa gerakan KKB di Papua sebagai terorisme.
Alasannya tak lain karena KKB kerap melancarkan berbagai aksi brutal terhadap warga sipil maupun aparat TNI-Polri. Bahkan belakangan KKB juga membunuh tenaga kesehatan.
“Pendekatan memukul diganti jadi pendekatan merangkul, tapi tentu saja kita teringat di bulan April yang lalu pemerintah telah memasukan KKB sebagai organisasi terorisme, meskipun dikritik oleh banyak pihak, termasuk Komnas HAM,” kata Nasir, Jumat (26/11/2021).
“Tentu pemerintah juga punya argumen kuat, tentu karena KKB Papua membunuh warga sipil, membunuh tenaga kesehatan, membunuh aparat TNI Polri, merusak fasilitas umum,” imbuh dia.
Lantas Nasir pun mempertanyakan maksud dan tujuan dari Jenderal Dudung yang justru mengajak agar aparat TNI merangkul pihak KKB Papua.
Tentunya sikap Jenderal Dudung ini berbanding terbalik dengan sikap pemerintah yang menyatakan status KKB sebagai terorisme.
Oleh sebabnya Nasir menilai, ujaran yang diucapkan mantan Pangdam Jaya itu seakan membuat pemerintah menelan ludahnya sendiri.
“Pertanyaan saya, apakah pernyataan dari Kasad Jenderal Dudung Abdurachman itu sebagai sikap resmi pemerintah? Lalu bagaimana dengan sikap resmi pemerintah di bulan April yang lalu terkait penetapan KKB sebagai organisasi terorisme. Kalau begini kan kesannya pemerintah seakan menelan ludah sendiri,” ujar Nasir.
Nasir pun menyarankan agar pendapat Jenderal Dudung dan sikap pemerintah bisa seirama agar tidak menimbulkan tanda tanya di kalangan publik.
“Dan ini apakah kemudian dengan pernyataan Jenderal Dudung ini, pemerintah telah mengeluarkan KKB itu sebagai organisasi terorisme? Kan harus jelas juga, jadi jangan abu-abu, pemerintah tentu harus punya sikap jelas. Di satu sisi, menyebut KKB sebagai organisasi terorisme, lalu sekarang begini (Jenderal Dudung merangkul KKB),” ucap Nasir.