Jakarta, law-justice.co - Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya mendapatkan peringatan keras dari Pemerintah Interim Afghanistan, Taliban agar segera mengakui pemerintahan mereka. Jika tak kunjung diakui, masalah itu akan jadi problem dunia.
"Pesan kami kepada Amerika adalah, jika terus tidak diakui, permasalahan di Afghanistan berlanjut, itu masalah kawasan dan bisa berubah menjadi masalah dunia," kata Juru Bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, seperti melansir cnnindonesia.com.
Mujahid juga mengatakan alasan Taliban dan Amerika Serikat terakhir kali berperang karena keduanya tak punya hubungan diplomatik.
"Isu-isu yang menyebabkan perang itu, bisa diselesaikan melalui negosiasi, bisa juga diselesaikan lewat kompromi politik," imbuhnya.
Pada 2001 AS mulai menginvasi Afghanistan, menyusul adanya serangan bom 11 September (11/9) yang dilakukan Al-Qaeda. Tindakan Washington disebut untuk memerangi terorisme, sementara Taliban menolak menyerahkan pemimpin kelompok ekstrimis itu, Osama bin Laden.
Pengakuan dari negara lain, kata Mujahid, juga merupakan hak rakyat Afghanistan.
Meskipun sejauh ini, tak ada negara yang mengakui pemerintahan Taliban, beberapa pejabat negara melangsungkan pertemuan dengan pemimpin kelompok itu di Kabul ataupun di luar negeri.
Negara yang belum lama ini mengunjungi Afghanistan yakni Turkmenistan, yang diwakili Menteri Luar Negeri Rasit Meredow, kemarin, Sabtu (30/10). Ia dan Taliban membahas implementasi pipa gas Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI).
Awal pekan ini, China juga mengadakan pertemuan dengan pejabat Taliban di Qatar. Menurut Mujahid, China berjanji akan membiayai infrastruktur transportasi dan memberi akses ekspor bagi Kabul ke pasar China, melalui Pakistan.
Saat Menteri Luar Negeri Pakistan mengunjungi Afghanistan, Mujahid membicarakan masalah serius terkait penyeberangan di perbatasan.
Penyeberangan sangat penting bagi Afghanistan yang terkurung daratan.
Sejak Afghanistan dikuasai Taliban, belum ada negara yang secara resmi mengakui pemerintahannya. Sejauh ini, hanya ada negara yang membuka diri dengan pemerintahan kelompok itu. Seperti China dan Rusia.
Sejumlah negara masih melihat situasi dan kondisi untuk bisa memutuskan apakah akan menjalin hubungan diplomatik dengan mereka atau tidak.
Beberapa pihak menilai tindakan itu sebagai langkah agar Taliban tak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, kelompok itu berpikir sebaliknya, mereka akan mempertimbangkan tindakannya jika negara lain bersedia mengakui pemerintahannya.
Kondisi di Afghanistan makin rumit, saat miliaran dolar aset dan dana Afghanistan di luar negeri tak kunjung dicairkan, bahkan ketika negara itu menghadapi krisis ekonomi dan kemanusiaan yang parah.