Jakarta, law-justice.co - Pegiat Media Sosial, Denny Siregar ikut buka suara mengkritik keras terhadap kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kata dia, hampir dua tahun ini, masyarakat sudah tercekik karena kebijakan Pemerintah.
Hal itu ia sampaikan dalam video berjudul “Pak Jokowi, Saya Protes Keras Bisnis CPR” yang tayang di 2045 TV beberapa waktu lalu.
Sesuai judulnya, Denny Siregar sedang mengkritik keras Pemerintahan Jokowi soal mahalnya harga tes PCR.
Contohnya, ia mengungkapkan keheranannya terkait mengapa orang yang masuk bandara masih harus tes PCR, padahal sudah divaksin dua kali.
Orang-orang yang sudah divaksin dua kali itu, menurut Denny Siregar, sudah aman dan juga sudah dilengkapi dengan aplikasi PeduliLindungi.
“Terus buat apa tes-tes berbayar itu lagi?” katanya.
Denny Siregar pun menawarkan solusi ke Pemerintahan Jokowi yang ia nilai akan lebih meringankan masyarakat.
Ia mengusulkan Pemerintah membebankan biaya Rp100 rupiah ke tiket pesawat setiap perjalanan dan tes langsung di bandara sebelum naik pesawat.
Menurut Denny Siregar, masyarakat tidak akan protes bila hanya harus menambah biaya Rp100 ribu untuk perjalanan.
Sebab, ia menilai, cara itu lebih meringankan dibanding harus membayar Rp300 ribu, Rp500 ribu, atau bahkan lebih dari Rp1 juta untuk PCR ekspres.
“Tolonglah, Pemerintah juga memikirkan situasi ini. Jangan selalu solusinya dibebankan kepada masyarakat,” kata Denny Siregar.
“Kita ini sudah kecekek hampir 2 tahun karena kebijakan, karena ikut perintah. Jangan terus dicekek dengan peraturan-peraturan yang berat di ongkos,” tambahnya.
Host Cokro TV itu menyindir Pemerintah bahwa masyarakat juga ingin hidup dan mencari makan.
“Kita gak minta bansos, kok. Gak minta bantuan apa-apa karena bukan pengemis. Kita cuman pengen cari makan buat keluarga supaya bisa hidup tenang dan nyaman,” kata Denny Siregar.
“Tapi, kalau terus dibebankan biaya mahal seperti ini, ya ampun, bos,” tambhanya.
Denny Siregar juga membandingkan bahwa di banyak negara, tes PCR sudah digratiskan dan bahkan sudah tidak menjadi kewajiban.