Jakarta, law-justice.co - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengomentari Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menunjuk-nunjuk seorang pendamping PKH di Gorontalo, Kamis (30/9/21).
"Kebiasaan Risma itu tentu sangat tidak baik. Sebagai menteri seharusnya Risma mampu mengendalikan emosinya, terutama di depan umum," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Senin (4/10/2021).
Jamiluddin mengatakan, kebiasaan marah-marah itu sudah terlihat sejak Risma menjadi Walikota Surabaya. Hanya saja, kebiasaan marah-marahnya itu tidak banyak di ekspos di media massa dan media sosial.
"Akibatnya, masyarakat menilai Risma sosok pemimpin yang baik, bijaksana, dan menghargai bawahannya," ujarnya.
Namun sejak menjadi menteri, setiap Risma melampiaskan amarahnya langsung di ekspos media massa dan media sosial.
"Akibatnya, masyarakat tahu watak sesungguhnya Risma," ucap Jamiluddin.
"Pemimpin yang tak dapat mengendalikan amarahnya tentu tak layak menjadi pemimpin. Apalagi kalau ia sambil marah-marah mengambil keputusan, tentu akan berbahaya bagi lembaganya," sambungnya.
Jamiluddin menegaskan, perbuatan marah-marah Risma selalu membuat gaduh. Akibatnya, masyarakat lebih tahu perilaku marahnya daripada kinerjanya.
"Karena hal itu sudah berulang dan selalu membuat gaduh, maka Risma sesungguhnya menjadi beban bagi Presiden Joko Widodo," ungkapnya.
Ia pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera mengevaluasi Risma sebagai menteri sosial.
"Harapannya, saat ada reshuffle kabinet, selayaknya Risma termasuk di dalamnya. Hal itu semata agar perilaku Risma tidak terus menerus menjadi beban presiden," tuturnya.
Lagi pula, kata Jamiluddin, masih banyak anak negeri yang memiliki kemampuan jauh lebih baik daripada Risma untuk mengurus masalah sosial.
"Jokowi tinggal memilih putra terbaik bangsa untuk menjadi menteri sosial. Masalahnya, apakah Jokowi berani meresuffle Risma yang sama-sama kader PDIP?" pungkasnya.