Jakarta, law-justice.co - PDIP menegaskan akan mendisiplinkan kader yang ikut atau bicara soal deklarasi capres sebelum ada keputusan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Peringatan ini muncul seiring masifnya deklarasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi capres 2024.
Pengamat politik dari CSIS, Arya Fernandes, berpendapat sanksi tersebut bukan sekadar ancaman. Dia yakin baik Ganjar maupun kader lainnya bakal disanksi, bahkan terancam dicabut sebagai kader PDIP jika melanggar aturan tersebut. “Saya kira PDIP akan realisasikan janjinya. Dugaan saya kalau ada yang melanggar, enggak nutup kemungkinan PDIP akan realisasi sanksi itu. Saya kira itu serius, enggak cuma gertak sambal,” kata Arya, Rabu (22/9/2021)
“Kalau Pak Ganjar enggak menaati partai saya kira PDIP akan mengambil sikap tegas. Saya enggak tahu sanksinya sampai seperti apa, tapi itu bukan ancaman, sudah dipikirkan DPP. Kandidat siapa pun melanggar, DPP akan tindak,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Arya menilai, PDIP tak terlalu bergantung kepada Ganjar. Ini sebabnya ia yakin tak mustahil Ganjar akan dicopot sebagai kader apabila Gubernur Jateng itu melawan titah partai.
Arya pun melihat PDIP memiliki elektabilitas yang cukup tinggi dan punya banyak kader mumpuni sehingga tak akan begitu mempersoalkan hilangnya satu sosok kader.
“Tentu mereka akan kehilangan Ganjar yang elektabilitasnya tinggi, yang peluangnya jadi Presiden cukup tinggi. Tapi di satu sisi, mereka konsisten jaga solidaritas partai. Bagi PDIP partai itu bukan soal 5-10 tahun, mereka berpikir ke masa depan,” tutur dia.
“Bagaimana partai enggak pecah karena friksi-friksi internal, itu yang sejak lama dijaga Bu Mega. PDIP enggak bergantung pada 1-2 sosok, kontributor suaranya dari banyak figur. Jadi pencabutan Ganjar enggak mustahil [kalau melanggar],” tandasnya.