Jakarta, law-justice.co - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menyebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diskriminatif lantaran hanya menutup akses data para pejabat setelah sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo beredar di media sosial.
Ia menanggap Budi tersebut keliru. Dia berpendapat, baik pejabat maupun masyarakat memiliki hak yang sama dalam perlindungan data pribadi.
Karenanya ia menyatakan sudah sepantasnya seluruh data masyarakat dijamin keamanan dan perlindungannya.
"Ini kebijakan yang keliru. Sebab, tidak saja itu diskriminatif tapi kemudian ini membahayakan data publik lainnya," kata Trubus, Jumat (3/9/2021).
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan juga telah mewanti-wanti publik agar tidak mengunggah sertifikat vaksin ke media sosial karena berisi data-data pribadi.
"Makanya menjadi pertanyaan kenapa Kemenkes hanya membatasi [menutup] akses data pejabat saja. Ini bisa jadi menimbulkan kecemburuan sosial juga," ujar Trubus.
Ia menegaskan, apabila Kemenkes tidak segera menutup akses seluruh data masyarakat, maka kata Trubus bukan tidak mungkin akan kembali terjadi kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi.
Oleh sebab itu, menurutnya, pemerintah perlu segera merampungkan pembahasan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) agar kasus serupa tidak terus-menerus terulang.
"Inikan sudah menjadi potret buruk di mana sebelumnya juga sudah ada kebocoran-kebocoran dari BPJS, Dukcapil, e-commerce, hingga yang terbaru soal e-HAC. Ini hanya menambah panjang carut marut perlindungan data pribadi masyarakat," ujarnya.