Jakarta, law-justice.co - Pemerintah Israel memprotes rencana Amerika Serikat untuk membuka kembali kantor konsulat untuk Palestina di Yerusalem. Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, menganggap rencana itu ide buruk.
"Kami pikir itu adalah ide buruk. Yerusalem adalah ibu kota Israel dan hanya Israel. Untuk itu, kami pikir itu bukan ide yang baik," ujar Lapid, seperti melansir cnnindonesia, Jumat (3/9).
Ia kemudian berkata, "Kami tahu bahwa pemerintahan [Joe Biden] punya pandangan berbeda mengenai ini, tapi karena ini terjadi di Israel, kami yakin mereka mendengarkan kami secara seksama."
Meski demikian, juru bicara kedutaan besar AS menegaskan bahwa keputusan negaranya sudah bulat untuk membuka kembali konsulat di Yerusalem.
"Seperti yang diumumkan Menteri [Luar Negeri, Antony] Blinken Mei lalu, AS akan tetap memproses pembukaan kembali konsulat kami di Yerusalem. Kami tak punya informasi lebih lanjut saat ini," katanya.
Sementara itu, seorang pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Wasel Abu Youssef, mengaku tak heran dengan seruan protes dari Israel ini.
"Mereka mencoba mempertahankan status quo dan memblokir semua solusi politik," ucap Youssef.
Gesekan ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyatakan kesiapan negaranya untuk membuka kembali kantor konsulat untuk Palestina di Yerusalem yang sempat ditutup di era Donald Trump.
Blinken menegaskan langsung komitmen AS itu di sela pertemuannya dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, pada akhir Mei lalu.
"Seperti yang saya katakan kepada Perdana Menteri [Benjamin] Netanyahu dan Presiden Abbas, kami akan tetap melanjutkan proses pembukaan kembali konsulat kami di Yerusalem," tutur Blinken.
Melanjutkan pernyataannya, Blinken berkata, "[Pembukaan konsulat] itu merupakan jalan penting bagi negara kami untuk berhubungan dan memberikan dukungan bagi warga Palestina."
Pernyataan Blinken ini dianggap sebagai simbol perubahan sikap AS di bawah pemerintahan Joe Biden yang ingin memperbaiki hubungan dengan Palestina.
Hubungan AS dan Palestina sempat renggang di masa pemerintahan Donald Trump. Presiden dari Partai Republik itu menutup kantor konsulat AS untuk Palestina di Yerusalem dan menggabungkannya dengan kedutaan besar di Ramallah.
Selain itu, Trump juga memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sejak lama, Israel dan Palestina memperebutkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka.