ProDEM: Katanya Meroket 7%, Kok Masih Cari Utang Jumbo Rp 515 Triliun?

Jakarta, law-justice.co - Langkah pemerintah untuk mencari utang jumbo membuat sejumlah kalangan geleng-geleng kepala.

Pasalnya, rencana utang disampaikan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan Indonesia meroket 7,07 persen di kuartal II 2020 (yoy).

Baca juga : Bagaimana Mungkin Ada Demokrasi Jika Tanpa Oposisi?

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrat (ProDEM), Iwan Sumule mengaku tidak habis pikir dengan apa yang diumumkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Dimana Menkeu Sri Mulyani sedang mencari utang sebesar Rp 515,1 triliun pada semester II tahun ini.

Baca juga : Mulai Sabtu Malam Simpang Susun Grogol Tol Dalam Kota Ditutup

“Katanya ekonomi tumbuh 7,07 persen. Kok masih mencari begitu besar utangan baru Rp 515,1 triliun?” ujarnya dalam akun twitter pribadinya.

Iwan Sumule khawatir gaya Sri Mulyani yang monoton dengan selalu menambal segala masalah keuangan lewat utang, akan berbahaya bagi kelangsungan bangsa Indonesia di kemudian hari.

Baca juga : Siapkan Ahok Lawan Bobby di Pilgub Sumut, PDIP: Cegah Dinasti Politik!

Apalagi saat ini, untuk membayar bunga utang saja Indonesia butuh utangan baru.

Untuk itu, Iwan Sumule mendesak pemerintah, khususnya Menkeu Sri Mulyani mengakhiri gaya-gaya nirterobosan tersebut. Jika memang sudah tidak mampu mengelola keuangan negara, baiknya Sri Mulyani mundur dan menyerahkan jabatan itu pada mereka yang memiliki pemikiran solutif tanpa utang.

“Sampai kapan keuangan negara dikelola dan ditopang utang? Sudahi. Jika tidak, akan semakin sulit recovery,” tutupnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, utang baru pada semester II tahun 2021 diproyeksi mencapai Rp 515,1 triliun.

Dia mengklaim proyeksi utang baru tersebut lebih kecil dari jumlah utang dalam UU APBN tahun 2021. Outlook utang sepanjang tahun ini, kata dia, hanya mencapai Rp 958,1 triliun dari semula Rp 1.177,4 triliun.

"Prognosa kita untuk semester II hanya akan mencapai Rp 515,1 triliun. Ini hal yang bagus, berarti kita mengurangi kenaikan utang yang tadinya Rp 1.177 triliun menjadi Rp 958 triliun atau turun 18,6 persen," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (12/7).